Ardian Nur Rahman (2016) Harmonisasi Hukum Pembuktian Dalam UU No 5 Tahun 1999 Dan Penyelesaian Keberatan Putusan KPPU Di Pengadilan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (713kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (526kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (531kB)
	Text (BAB 1) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (1MB)
	Text (BAB 2) 5. BAB II HUKUM ACARA DAN MEKANISME.pdf Restricted to Registered users only until 27 April 2024. Download (2MB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 6. BAB III PEMBUKTIAN DALAM PEMERIKSAAAN PERKARA.pdf Restricted to Registered users only until 27 April 2024. Download (3MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 27 April 2024. Download (546kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (539kB)

Abstract

Hukum persaingan usaha diartikan sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakuphal hal yang boleh dilakukan dan hal hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Penegakan Undang Undang no 5 Tahun 1999 dilakukan Oleh KPPU, KPPU memiliki kewenangan untuk menangani perkara persaingan usaha pada tingkat pertama selayaknya pengadilan. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU ke Pengadilan Negeri dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung apabila masih be1um puas dengan putusan itu. Proses beracara dalam pemeriksaan oleh majelis komisioner berbeda dengan pemeriksaan dalam perkara keberatan di pengadilan negeri sehingga seringkali hakim salah menerapkan ketentuan yang seharusnya digunakan dalam pemeriksaan perkara keberatan . me1alui penelitian ini maka akan dikaji bagaimana alur pemeriksaan dalam perkara persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan.

Actions (login required)

View Item