Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di International Space Station

Gabriella V. Cahyaningsih (2016) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Di International Space Station. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (COVER)
1. COVER.pdf

Download (692kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf

Download (529kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf

Download (551kB)
[img] Text (BAB 1)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (1MB)
[img] Text (BAB 2)
5. BAB II PENGATURAN YURISDIKSI.pdf
Restricted to Registered users only until 27 April 2024.

Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3)
6. BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA.pdf
Restricted to Registered users only until 27 April 2024.

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
7. BAB IV PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only until 27 April 2024.

Download (548kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (842kB)
[img] Text (LAMPIRAN)
9. LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only until 27 April 2024.

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

International Space Station merupakan proyek kerja sama stasiun luar angkasa yang melibatkan 14 Negara Partner, yang masing-masing turnt ambil bagian dalam membangun ISS. Obyek ruang angkasa masing-masing negara didaftarkan secara terpisah atas nama negara-negara tersebut, sehingga terdapat multi yurisdiksi di ISS.Pengaturan ini akan menimbulkan masalah manakala suatu ketika terjadi tindak kriminal di atas maupun di dalam ISS, karena terdapat beberapa negara yang memiliki yurisdiksi kriminal untuk mengadili pelaku atau terduga pelaku tindak pidana. Hal ini diatasi oleh Negara Partner ISS dengan membentuk Intergovernmental Agreement yang pada Pasal 22 mengatur bahwa pemilik primer dari yurisdiksi kriminal pada saat terjadinya tindak pidana di ISS adalah negara asal pelaku tindak pidana, selama negara tersebut termasuk ke dalam Negara Partner ISS.Sedangkan apabila negara asal pelaku, atau korban bukan merupakan Negara Partner ISS, pengaturan mengenai yurisdiksi kriminal tunduk pada Pasal VITI Outer Space Treaty.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: KKB KK-2 FH 79-16 Cah p
Uncontrolled Keywords: Yurisdiksi, Hukum Angkasa, Penegakan Hukum, Obyek Ruang Angkasa, International Space Station.
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws
Divisions: 03. Fakultas Hukum
Creators:
CreatorsNIM
Gabriella V. CahyaningsihNIM031111106
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorAKTIEVA TRI TJITRAWATI, -NIDN0007016407
Depositing User: prasetyo adi nugroho
Date Deposited: 26 Apr 2021 04:29
Last Modified: 26 Apr 2021 04:29
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/106202
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item