Rachma Ayu Kusuma Dewi (2021) Analisis Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (677kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (124kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (129kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (173kB)
	Text (BAB II RATIO DECIDENDI) 5. BAB II RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI.pdf Restricted to Registered users only until 4 May 2024. Download (342kB) | Request a copy
	Text (BAB III UPAYA HUKUM) 6. BAB III UPAYA HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG DIRUGIKAN.pdf Restricted to Registered users only until 4 May 2024. Download (401kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 4 May 2024. Download (355kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (233kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 4 May 2024. Download (836kB) | Request a copy
	Text (KESEDIAAN) TMK.61-21-Lembar Kesediaan Publikasi Tesis Rachma Ayu Kusuma Dewi - rachma ayu.pdf Restricted to Registered users only Download (529kB) | Request a copy

Abstract

Pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia setelah adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, seringkali mengalami kegagalan karena MK menafsirkan bahwa segala prosedur hukum dalam pelaksanaan sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan melalui mekanisme eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji/wanprestasi dan debitor keberatan untuk menyerahkan objek Jaminan Fidusia secara sukarela. MK juga menafsirkan bahwa untuk melaksanakan parate eksekusi harus ada kesepakatan antara kreditor Penerima Fidusia dan debitor Pemberi Fidusia tentang cidera janji/wanprestasinya debitor atau terdapat upaya hukum yang menyatakan debitor wanprestasi. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap ratio decidendi Putusan Pengadilan Negeri setelah adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan para pihak yang dirugikan atas Putusan Pengadilan Negeri setelah adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian dilakukan dengan tipe penelitian legal research, melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas putusan pengadilan negeri mengabulkan gugatan wanprestasi yang diajukan kreditor, namun ada beberapa putusan yang tidak menyebutkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam pertimbangan hakim. Upaya yang dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia bila terjadi kegagalan eksekusi adalah mengajukan fiat eksekusi melalui titel eksekutorial atau dengan melaporkan debitor atas dasar penggelapan. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh debitor adalah dengan mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan gugatan biasa, mengajukan keberatan atas putusan gugatan sederhana, atau melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian atas dasar perampasan apabila penarikan objek Jaminan Fidusia dilakukan secara paksa atau disertai kekerasan dengan bantuan debt collector sehingga menyebabkan kerugian bagi Pemberi Fidusia.

Actions (login required)

View Item