Dewi Kurniawati (2020) Evaluasi Implementasi Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Pada Unit Kerja Puskesmas (Studi Pada Puskesmas Blud Di Kota Kediri). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text 1. HALAMAN JUDUL .pdf Download (2MB)
	Text 2. ABSTRACT.pdf Download (668kB)
	Text 3. DAFTAR ISI.pdf Download (722kB)
	Text 4. BAB 1.pdf Download (745kB)
	Text 5. BAB 2.pdf Restricted to Registered users only until 10 May 2024. Download (832kB) | Request a copy
	Text 6. BAB 4.pdf Restricted to Registered users only until 10 May 2024. Download (1MB) | Request a copy
	Text 7. BAB 5.pdf Restricted to Registered users only until 10 May 2024. Download (1MB) | Request a copy
	Text 8. BAB 6.pdf Restricted to Registered users only until 10 May 2024. Download (714kB) | Request a copy
	Text 9. BAB 7.pdf Restricted to Repository staff only until 10 May 2024. Download (625kB) | Request a copy
	Text 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (745kB)
	Text 11. Lampiran.pdf Restricted to Registered users only until 10 May 2024. Download (1MB) | Request a copy
	Text TKA.14-21-embargo publikasi An. Dewi Kurniawati-converted - dewi kurniawati.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB) | Request a copy

Abstract

Puskesmas dalam menyelenggarakan kesehatan dasar terdekat di masyarakat seringkali dihadapkan pada beberapa permasalahan terkait pengelolaan keuangan yang harus segera diatasi. Guna mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah menawarkan solusi dengan merubah status Puskesmas menjadi BLUD. Tujuan penelitian adalah melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan BLUD di Puskesmas sesuai dengan Permendagri 79 Tahun 2018 sebagai dasar penyusunan rekomendasi dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan penetapan Puskesmas menjadi sebuah BLUD di Kota Kediri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluatif. Unit analisis dalam penelitian adalah Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan evaluasi pada faktor Pemerintah Daerah, peran Pemerintah Daerah dalam proses policy formulation telah sesuai dengan yang dimandatkan dalam Permendagri 79 tahun 2018 walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam prosesnya, selain itu peran lain seperti halnya melakukan monitoring dan evaluasi, pembinaan serta regulasi masih dirasa kurang optimal dan membutuhkan perbaikan. Berdasarkan faktor Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan telah cukup menjalankan tugasnya sebagai fasilitator maupun pengawas dan pengendali, namun dari sisi frekuensi dan pembagian tugas perlu lebih dilakukan penataan kembali. Berdasarkan faktor Puskesmas, ditemukan hasil bahwa terdapat ketidakoptimalan dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan Puskesmas disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap kurangnya pemahaman terhadap seluk beluk BLUD, kompetensi pegawai yang melaksanakan kebijakan juga masih kurang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjakan serta beban kerja yang berlebih, namun terdapat juga hal yang sebenarnya dapat dimaksimalkan dalam pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas ini yaitu sikap para pegawai yang mendukung terhadap keberadaan kebijakan BLUD Puskesmas tersebut. Kesimpulan yaitu bahwa penerapan kebijakan BLUD Puskesmas di Kota Kediri belum berjalan secara optimal dan masih membutuhkan perbaikan di beberapa hal, terutama pada poin yang menjadi penghambat. Untuk itu perlu dibuat peraturan daerah yang dapat membantu pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas, perlu dibuat SOP untuk mengawal proses pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan kebijakan BLUD Puskesmas dapat berjalan lebih maksimal, perlu dilakukan penataan dan perhitungan ulang terhadap beban kerja dan penempatan pegawai serta jika memungkinkan hendaknya dapat dilakukan refreshing atau pelatihan internal maupun gabungan terkait kebijakan BLUD Puskesmas

Actions (login required)

View Item