Georgius Ivan Budihardja (2021) Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Terhadap Debitur Umkm Terdampak Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Pandemi Covid-19. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (271kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (152kB)
	Text (BAB 1) 3. BAB I.pdf Download (215kB)
	Text (BAB 2) 4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 22 June 2024. Download (306kB) | Request a copy
	Text (BAB 3) 5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 22 June 2024. Download (345kB) | Request a copy
	Text (BAB 4) 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 22 June 2024. Download (136kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR BACAAN.pdf Download (162kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) Pernyataan Kesediaan Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (152kB) | Request a copy

Abstract

Pandemi Covid-19 merupakan suatu wabah penyakit menular yang memberikan dampak besar tidak hanya pada kesehatan, tetapi berimbas pada sector sosial dan perekonomian. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang paling terdampak dengan adanya pandemi covid-19 ini, dimana pendapatan yang masuk tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus dibayarkan, yang terdiri dari biaya operasional pegawai, listrik, mesin dan kebanyakan pemilik usaha UMKM mengalami kesulitan pembayaran hal tersebut, khususnya pembayaran tagihan kredit, padahal dapat diketahui secara fakta bahwasaanya UMKM merupakan sektor penunjang perekonomian terbesar di Indonesia, dilain sisi pemerintah menetapkan pandemi covid-19 ini sebagai suatu bencana nasional nonalam yang memiliki efek sangat luas berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 2020. Efek dari penetapan ini menimbulkan potensi bahwa debitur dapat mengajukan force majeure dari adanya pandemi covid-19 untuk melakukan pembatalan atau penundaan kontraknya, dalam hal menyelamatkan debitur UMKM yang paling terdampak pemerintah mengeluarkan kebijakan POJK No. 48/POJK.03/2020 sebagai perubahan dari POJK No. 11/POJK.03/2020 yang disandingkan dengan POJK No. 40/POJK.03/2019 sebagai penetapan dari kualitas kredit debitur, sehingga dengan diberlakukan restrukturisasi kredit diharapkan adanya win-win solution, dari sisi debitur UMKM usaha dan kualitas kreditnya dapat membaik serta bank dapat menjaga stabilitas keuangannya dikarenakan efek pandemi yang mengakibatkan kredit bermasalah bank meningkat, dalam penulisan ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menemukan ratio legis penetapan pandemi covid-19 sebagai keadaan memaksa yang dijadikan alasan untuk melakukan penundaan pembayaran kewajiban dalam hal perkreditan

Actions (login required)

View Item