Muliana (2020) Ratio Legis Ketentuan Wajib Hadir Dalam Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN DEPAN) 1 HALAMAN DEPAN.pdf Download (434kB)
	Text (ABSTRAK) 2 ABSTRAK.pdf Download (140kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3 DAFTAR ISI.pdf Download (223kB)
	Text (BAB I) 4 BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (183kB)
	Text (BAB II) 5 BAB II PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.pdf Restricted to Registered users only until 23 June 2024. Download (315kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6 BAB III RATIO LEGIS TERHADAP KEHADIRAN TERPIDANA DALAM UPAYA PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI.pdf Restricted to Registered users only until 23 June 2024. Download (193kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7 BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 23 June 2024. Download (82kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8 DAFTAR BACAAN.pdf Download (91kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) Kesediaan Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB) | Request a copy

Abstract

Judul skripsi ini adalah “Ratio Legis Ketentuan Wajib Hadir Dalam Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali” yang menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (doctrinal reseacrh) melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Skripsi ini difokuskan dengan rumusan masalah 1) Apakah secara hukum pemohon peninjauan kembali dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan peninjauan kembali? Dan 2) Apa ratio legis terhadap kehadiran Terpidana dalam upaya pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana?. Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana yang merupakan bentuk penegasan sikap oleh Mahkamah Agung terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali. Namun, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 angka 4 masih dapat dimungkinkan bahwa peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dengan catatan terdapat syarat ketat terbatas pada alasan yang diatur dalam poin nomor 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yaitu apabila ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain. Ratio legis terhadap kehadiran terpidana dalam upaya pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan kembali dalam Perkara Pidana adalah berkaitan dengan pelaksanaan putusan pidana sebelumnya/eksekusi yang harus dijalani ketika terpidana mengajukan sebagaimana prinsip yang melekat dalam upaya hukum peninjauan kembali yaitu peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.

Actions (login required)

View Item