Ismi Aulia Wahyudi (2021) Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penderita Battered Woman Syndrome Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Putusan No. 1213/PID.B/PN PLG). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN DEPAN) 1 HALAMAN DEPAN.pdf Download (574kB)
	Text (ABSTRAK) 2 ABSTRAK.pdf Download (28kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3 DAFTAR ISI.pdf Download (304kB)
	Text (BAB I) 4 BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (407kB)
	Text (BAB II) 5 BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEREMPUAN.pdf Restricted to Registered users only until 23 June 2024. Download (386kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6 BAB III RATIO DECIDENDI PUTUSAN PENGADILAN.pdf Restricted to Registered users only until 23 June 2024. Download (261kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7 BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 23 June 2024. Download (25kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8 DAFTAR BACAAN.pdf Download (150kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) Kesediaan Publikasi.pdf Restricted to Registered users only until 23 June 2024. Download (471kB) | Request a copy

Abstract

Tindak kekerasan seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari sebagai akibat dari kurangnya kepedulian. Kekerasan dapat menimpa siapa saja, baik itu orang dewasa, lansia, remaja, atau bahkan anak-anak. Kekerasan tidak memandang gender sehingga dapat terjadi kepada laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan fakta yang ada, kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindakan yang paling banyak terjadi di Indonesia. Battered Woman Syndrome adalah bagian dari posttraumatic stress disorder (PTSD) atau gangguan stress pasca trauma yang merupakan gangguan kejiwaan akibat dianiaya secara fisik oleh suami atau pasangannya. Gejala dan akibat yang ditunjukkan penderita battered woman syndrome termasuk dalam unsur kegoncangan jiwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) KUHP. Apabila penderita mengalami kegoncangan jiwa sehingga ia melakukan pembelaan yang berlebihan atas sebuah ancaman atau serangan, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena adanya alasan pemaaf dalam dirinya. Namun perlu diingat bahwa hal ini harus dipastikan secara medis oleh psikiater sehingga menjadi pertimbangan yang kuat bagi Hakim dalam membuat suatu putusan. Pertimbangan Majelis Hakim bahwa tidak adanya alasan penghapus pidana dalam membuat Putusan Pengadilan No. 1213/Pid.B/2018/PN Plg pada perkara a quo adalah kurang tepat. Hal ini karena perbuatan terdakwa memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa melampaui batas. Fakta bahwa terdakwa adalah korban KDRT dalam kurun waktu yang lama dan fakta bahwa suaminya berselingkuh dapat menjadi faktor terdakwa mengalami kegoncangan jiwa yang hebat. Oleh sebab itu, maka seharusnya Majelis Hakim memeriksa kondisi kejiwaan terdakwa dengan bantuan psikiater sehingga dapat menjadi pertimbangan hukum dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan

Actions (login required)

View Item