Sugeng Andrean (2021) Tanggung Gugat Konsumen Gagal Bayar Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (699kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (40kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (72kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (454kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KLASIFIKASI PENETAPAN BENCANA NASIONAL AKIBAT PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN.pdf Restricted to Registered users only until 26 June 2024. Download (506kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III UPAYA HUKUM KONSUMEN GAGAL BAYAR AKIBAT PANDEMI COVID-19 ATAS PENETAPAN WANPRESTASI.pdf Restricted to Registered users only until 26 June 2024. Download (523kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 26 June 2024. Download (42kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (203kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. KKB KK-2 FH.83-21-kesediaan PERPUS - sugeng andrean.pdf Download (239kB)

Abstract

Sepanjang tahun 2020 hingga awal tahun 2021 ini dunia tengah dilanda pandemi virus yang dikenal dengan sebutan pandemi COVID-19. Di Indonesia pandemi COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 (selanjutnya disebut Keppres 12/2020). Konsumen atau debitur pada perusahaan pembiayaan konsumen mendalihkan bahwa Keppres 12/2020 ini dapat dijadikan alasan force majeure sehingga kontrak yang telah dibuat dapat disimpangi atau dibatalkan. Untuk itu peneliti melakukan penelitian hukum guna menemukan jawaban apakah pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan force majeure dalam kontrak pembiayaan konsumen. selain itu, peneliti juga akan menelaah upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen gagal bayar akibat pandemi COVID-19 atas penetapan wanprestasi pada perusahaan pembiayaan. Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah pandemi COVID-19 meskipun telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam berdasarkan Keppres 12/2020 tidak dapat serta merta dijadikan alasan force majeure sehingga para pihak dapat menyimpangi atau bahkan membatalkan kontrak yang telah dibuat. Sebagai bentuk payung hukum, pemerintah telah menerbitkan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (selanjutnya disebut POJK 14/2020). Melalui POJK 14/2020 tersebut konsumen terdampak pandemi COVID-19 khsusnya konsumen pada perusahaan pembiayaan konsumen dapat mengajukan restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya hukum agar mendapat keringanan pembayaran angsuran kredit

Actions (login required)

View Item