I Wayan Widiastina (2021) Kewenangan Prajuru Desa Adat Dalam Penyusunan Awig-Awig Desa Adat. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (193kB) |
|
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (11kB) |
|
|
Text (BAB 1)
3. BAB I.pdf Download (92kB) |
|
|
Text (BAB 2)
4. BAB II.pdf Restricted to Registered users only until 12 July 2024. Download (133kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 3)
5. BAB III.pdf Restricted to Registered users only until 12 July 2024. Download (94kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 4)
6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only until 12 July 2024. Download (27kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
7. DAFTAR BACAAN.pdf Download (65kB) |
|
|
Text (LAMPIRAN)
8. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 12 July 2024. Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI)
Pernyataan Kesediaan Publikasi.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB) | Request a copy |
Abstract
Kewenangan merupakan suatu konsep yang sangat penting di dalam kajian hukum administrasi. Pemerintah dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam menyelenggarakan pemerintahan harus menjadikan asas legalitas sebagai acuan, dalam artian setiap tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang pemerintahan merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Kewenangan ini selalu melekat dalam setiap pemangku jabatan pemerintahan termasuk Prajuru Desa Adat. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa kedudukan Desa Adat, fungsi Awig-Awig dalam mengatur Krama Desa adat dan menganalisa kewenangan serta tanggung jawab Prajuru Desa Adat dalam penyusunan Awig-Awig. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan Desa Adat dan Desa Dinas di Bali adalah dualitas dan eksistensi keberadaannya sama-sama diakui, kemudian dalam penyusunan Awig-Awig, Prajuru Desa Adat memiliki kewenangan delegasi, serta pertanggungjawabannya berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang dilakukan baik dalam kualifikasi tanggung jawab secara pribadi maupun jabatan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 FH.200/21 Wid k | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kewenangan, Tanggung Jawab, Prajuru Desa Adat, Awig-Awig. | ||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | sugiati | ||||||
| Date Deposited: | 12 Jul 2021 03:29 | ||||||
| Last Modified: | 12 Jul 2021 03:29 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/108609 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


