Sheanny Scolastika (2021) Tanggung Gugat Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Sebagai Pengguna Jasa Terhadap Pengalihan Sebagian Pekerjaan Konstruksi Kepada Subkontraktor. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (606kB) |
|
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (497kB) |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (598kB) |
|
|
Text (BAB I)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (756kB) |
|
|
Text (BAB II)
5. BAB II DAYA MENGIKAT PERSETUJUAN PENGGUNA JASA.pdf Restricted to Registered users only until 19 August 2024. Download (815kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB III)
6. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUMN.pdf Restricted to Registered users only until 19 August 2024. Download (126kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB IV)
7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 19 August 2024. Download (29kB) | Request a copy |
|
|
Text (DAFTAR BACAAN)
8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (61kB) |
|
|
Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI)
9. PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB) | Request a copy |
Abstract
Keberadaan dari subkontraktor untuk membantu pekerjaan penyedia jasa yang bersifat spesialis ialah sebuah hal yang wajar dalam sebuah proyek konstruksi terlebih pada proyek-proyek pemerintah salah satunya proyek konstruksi yang diadakan oleh BUMN. Namun dalam pelaksanaannya ditemui berbagai masalah yang merugikan pihak subkontraktor. terkait dengan adanya kerugian tersebut maka haruslah diketahui terkait tanggunggugat dari BUMN sebagai Pengguna Jasa yang memberikan persetujuan terkait keberadaan subkontraktor dalam proyek konstruksinya. Penelitian ini memiliki dua tujuan yakni untuk menganalisa daya mengikat persetujuan BUMN sebagai Pengguna Jasa terhadap perjanjian Penyedia Jasa dan Subkontraktor. Kedua, untuk menganalisa Perlindungan Hukum terhadap BUMN sebagai Pengguna Jasa yang memberikan persetujuan terhadap penunjukan Subkontraktor. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan 4 pendekatan yakni pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ialah daya mengikat persetujuan BUMN sebagai pengguna jasa terhadap perjanjian penyedia jasa dan subkontraktor merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, untuk itu sebelum adanya persetujuan tertulis dari PPK maka subkontrak tidak dapat dilaksanakan. Terkait perlindungan hukumnya maka pada dasarnya BUMN dapat bertanggunggugat melalui Pasal 1365 BW karena tidak adanya hubungan kontraktual yang terjadi antara BUMN dengan subkontraktor, disamping itu juga daya mengikat kontrak antara penyedia jasa dan subkontraktor mengikat hingga pengguna jasa didasari dari BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah sehingga tunduk juga pada ketentuan publik.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 TMK.76-21 Sco t | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kontrak Kerja Konstruksi, Tanggung Gugat, BUMN, Subkontraktor | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K201-487 Jurisprudence. Philosophy and theory of law > K288-296 Interpretation and construction of law. Lacunae in law | |||||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Fahimatun Nafisa Nafisa | |||||||||
| Date Deposited: | 19 Aug 2021 15:18 | |||||||||
| Last Modified: | 19 Aug 2021 15:18 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/109514 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


