Denise Elysia (2021) Pelaksanaan Kewajiban Bagi Pelaku Pembangunan Dan Restrukturisasi Dalam Pemenuhan Kewajiban Perjanjian Pengikatan Jual Beli Properti Melalui Pre-Project Selling di Masa Pandemik Covid-19. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (216kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (44kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (66kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (171kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II AKIBAT HUKUM PENETAPAN BENCANA NASIONAL KARENACOVID-19 TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAKUPEMBANGUNAN DALAM PERJANJIAN PERIKATANJUAL BELISECARA PRE PROJECT SELLING.pdf Restricted to Registered users only until 23 August 2024. Download (256kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PRODUCTWARRANTY DAN RESTRUKTURISASI SEBAGAIBENTUK UPAYA PERTANGGUNG JAWABAN ANTARA PELAKUPEMBANGUNAN DAN PEMBELI TERHADAP PEMENUHAN PRESTASIPADA MASA COVID-19.pdf Restricted to Registered users only until 23 August 2024. Download (210kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 23 August 2024. Download (79kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (51kB)
	Text (KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB) | Request a copy

Abstract

Jual beli merupakan hal yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari tak terkecuali jual beli hak atas tanah dan bangunan. Salah satu proses jual beli yang banyak dilakukan oleh para pelaku usaha perumahan adalah pre project selling. World Health Organization menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemik global pada Maret 2020. Kemudian pada April 2020, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres 12/2020). Maka, muncul persoalan hukum yaitu : (1) Akibat Hukum keadaan Force majeure dikarenakan Covid-19 terhadap pemenuhan prestasi oleh Pelaku Pembangunan dalam PPJB secara Pre Project Selling dan, (2) Productwarranty dan restrukturisasi sebagai bentuk upaya pertanggung jawaban antara Pelaku Pembangunan dan pembeli terhadap pemenuhan prestasi pada masa Covid-19. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpul-kan bahwa dengan diberlakukannya Keppres 12/2020. Padahal klaim force majeure hanya membuat daya kerja perjanjian saja yang berhenti karena Covid-19, dalam hal ini tidak membatalkan perjanjian. Sedangkan apabila klaim force majeure tidak berhasil tentunya membuat para pihak dirugikan dan para pihak dapat dinyatakan wanprestasi. Dengan klaim force majeure subjektif dan temporer pada Covid-19, Perjanjian awal tidaklah dapat dibatalkan, akan tetapi hanya pada daya kerja dalam perjanjian tersebutlah yang terhenti untuk sementara waktu, maka pemenuhan prestasi para pihak tentunya juga terhenti untuk sementara, dan pada suatu keadaan normal nantinya pemenuhan prestasi dapat berjalan lagi, sehingga mengacu pada ketentuan POJK 14/2020. Restrukturisasi haruslah dilakukan oleh LPSP atau terhadap pembayaran pembeli, yang mana merupakan bentuk konsekuensi yang equal terhadap keterlambatan pembangunan yang dilakukan oleh Pelaku Pembangunan akibat Covid-19.

Actions (login required)

View Item