Ghinmas Risdiwanto (2021) Tindak Pidana Izin Pertambangan di Bidang Pertambangan Mineral Batubara. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (819kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (803kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (776kB) |
|
Text (BAB I)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (1MB) |
|
Text (BAB II)
5. BAB II RATIO LEGIS TINDAK PIDANA TENTANG IZIN PERTAMBANGAN.pdf Restricted to Registered users only until 24 August 2024. Download (905kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
6. BAB III RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM ATAS KASUS PIDANA TENTANG IZIN PERTAMBANGAN.pdf Restricted to Registered users only until 24 August 2024. Download (955kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 24 August 2024. Download (720kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR PUSTAKA)
8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (802kB) |
|
Text (KESEDIAAN PUBLIKASI)
9. KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (62kB) | Request a copy |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis ratio legis tindak pidana tentang izin pertambangan dan ratio decidendi putusan hakim atas kasus pidana tentang izin pertambangan. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder di mana semua bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan dianalisis dengan metode preskriptif. Pembahasan atas isu hukum penelitian ini yaitu Ratio legis tindak pidana tentang izin pertambangan dalam Pasal 165 UU 4/2009 adalah mengantisipasi adanya kecerobohan dan membuat pejabat agar berhati-hati dalam mengeluarkan ijin pertambangan dan minerba. Jika dalam pemberian ijin bertentangan dengan UU 4/2009 dan terdapat penyalahgunaan wewenang, maka sanksi pidana dapat dijatuhkan. Naskah Akademik UU 3/2020 tidak memberikan pemaparan yang jelas alasan hukum penghapusan Pasal 165 UU 4/2009 meskipun hal tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu pejabat dapat menerbitkan izin pertambangan dan batubara dengan melanggar UU 4/2009 jo UU 3/2020 serta menyalahgunakan wewenangnya tanpa dapat dijatuhi sanksi pidana. Padahal penyalahgunaan wewenang adalah tindakan maladministrasi yang menjadi bagian dari perbuatan melawan hukum. Ratio decidendi putusan hakim atas kasus pidana tentang izin pertambangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.144/Pid.B/ 2010/PN.Tgr. jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 998 K/Pid.Sus/2011 diputus bersalah melanggar Pasal 165 UU 4/2009 karena terdakwa sebagai Pj Bupati Kutai Kartanegara mengeluarkan perpanjangan IUP dengan melanggar UU 4/2009 karena ketidaklengkapan syarat perpanjangan IUP dan menyalahgunakan wewenangnya karena mengeluarkan perpanjangan IUP secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Putusan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 132 PK/Pid.Sus/2020, penyalahgunaan wewenang dalam izin pertambangan dan batubara diputus sebagai tindak pidana korupsi karena terdakwa (Gubernur Sulawesi Tenggara) melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan IUP, menguntungkan diri sendiri atau korporasi, dan terdapat kerugian negara. Sehingga jika penerbitan IUP tidak menguntungkan diri sendiri/ orang lain/ atau korporasi dan tidak merugikan keuangan negara, maka tindakan tersebut tidak dapat diproses menggunakan dasar UU PTPK.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 TH.71-21 Ris t | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Izin, Pertambangan Mineral Batubara, Tindak Pidana | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts T Technology > TN Mining engineering. Metallurgy > TN275-325 Practical mining operations. Safety measures |
|||||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum > Minat Studi Hukum Peradilan | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Mrs. Djuwarnik Djuwey | |||||||||
| Date Deposited: | 24 Aug 2021 03:36 | |||||||||
| Last Modified: | 24 Aug 2021 03:36 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/109708 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
 |
View Item |