Judhith Vidya Dayati (2021) Pelarangan Pembentukan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Oleh Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
![[img]](https://repository.unair.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (347kB) |
|
Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf Download (67kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
3. DAFTAR ISI.pdf Download (49kB) |
|
Text (BAB I)
4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (203kB) |
|
Text (BAB II)
5. BAB II TNDAKAN PHK SEBAGAI PELARANGAN.pdf Restricted to Registered users only until 24 August 2024. Download (94kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
6. BAB III IMPLIKASI HUKUM BAGI PERUSAHAAN.pdf Restricted to Registered users only until 24 August 2024. Download (226kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 24 August 2024. Download (57kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR BACAAN)
8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (78kB) |
|
Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI)
9. PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB) | Request a copy |
Abstract
Sejak terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia pada awal Maret 2020, perekonomian di Indonesia mengalami pertumbuhan negatif. Pertumbuhan negatif perekonomian berdampak pada pelarangan pembentukan serikat pekerja/ serikat buruh dan tidak sedikit pelanggaran terjadi di banyak perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelarangan pembentukan serikat pekerja/ serikat buruh di tengah pandemi COVID-19 yang ditinjau berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/ serikat buruh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan mengutamakan data Primer. Hasil Penelitian menunjukkan pada masa pandemi Corona virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia yang terus berkembang dan berdampak, tidak sedikit perusahaan berdalih atas Corona virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai alasan menolak pembentukan serikat pekerja/ serikat buruh . Bentuk pelarangan perusahaan yang masif terjadi yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa alasan, tanpa pesangon yang jelas dan tidak sedikit karena pekerjanya ingin membentuk serikat pekerja/ serikat buruh di dalam perusahaan tersebut hal ini tentunya memberikan dampak negatif bagi para pekerja. Peraturan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.16/Men/2001 Tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Pasal 28 angka (2) UU Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta diperkuat dalam Pasal 43 ayat 1 terkait sanksi pidana bagi pelarangan pembentukan serikat pekerja/ serikat buruh oleh perusahaan dengan alasan adanya pandemi COVID-19. Sehingga dalam penelitian ini menunjukkan pelarangan pembentukan serikat pekerja/ serikat buruh di tengah pandemi COVID-19 dengan alasan pandemi tersebut dapat dikatakan union busting yaitu usaha menghalangi-halangi kegiatan serikat pekerja/ serikat buruh dengan tidak adanya win-win solution di dalamnya.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 TMK.91-21 Day p | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Pelarangan pembuatan serikat pekerja/ serikat buruh , perlindungan hukum, COVID-19 | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1700-1973 Social legislation > K1701-1841 Labor law | |||||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | Fahimatun Nafisa Nafisa | |||||||||
| Date Deposited: | 24 Aug 2021 05:44 | |||||||||
| Last Modified: | 24 Aug 2021 05:44 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/109710 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
 |
View Item |