Hendrawan (2021) Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Aset Yang Dirampas Terkait Dengan Tindak Pidana Korupsi. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (109kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (78kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (74kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (264kB)
	Text (BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA...) 5. BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA DALAM PERAMPASANASET TINDAK PIDANA KORUPSI.pdf Restricted to Registered users only until 24 August 2024. Download (292kB) | Request a copy
	Text (BAB III PERAMPASAN ASET BERDASARKAN...) 6. BAB III PERAMPASAN ASET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.pdf Restricted to Registered users only until 24 August 2024. Download (222kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 24 August 2024. Download (105kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (145kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (21kB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana. Pihak ketiga pemilik barang dalam perkara pidana sering kali kurang mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kembali barang miliknya yang terkait dengan tindak pidana. Tidak semua undang-undang yang memerintahkan penyitaan dan perampasan terhadap barang yang terkait dengan tindak pidana memberikan perlindungan kepada pihak ketiga dalam memperoleh barang miliknya. Hal itu mendorong dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang asetnya dirampas dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana mekanisme perampasan aset terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang dialihkan kepada Pihak Ketiga dieroleh hasil analisa bahwa Perampasan aset di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 lebih luas dari pada KUHP karena dapat dilakukan perampasan aset terhadap barang yang tidak berwujud dan dapat dilakukan terhadap barang yang bukan milik terdakwa. Terdapat ketentuan mengenai pergeseran beban pembuktian di dalam Pasal 38 B ayat (1) Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 akan tetapi hanya terbatas pada harta kekayaan milik terdakwa yang belum didakwakan oleh Penuntut Umum. Tersedia juga perampasan aset dengan menggunakan gugatan perdata untuk tindak pidana korupsi yang terdapat unsur kerugian keuangan negara. Dan Pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana dapat diberikan perlindungan hukum, dalam hal ini perlindungan hukum tersebut diberikan kepada pihak ketiga yang beritikad baik, dengan ketentuan pihak ketiga yang beritikad baik harus membuktikan bahwa dirinya tidak lalai, tidak tahu atau merasa ditipu maupun dibohongi serta tidak mempunyai niat menyewakan atau meminjamkan barang/alat miliknya untuk digunakan melakukan perbuatan pidana, bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik tersebut dapat diberikan oleh hakim melalui putusannya yang mengedepankan keadilan aripada kepastian hukum.

Actions (login required)

View Item