Putu Arya Wibisana (2021) Implikasi Surat Keterangan Dokter Dalam Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Terpidana Sakit. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (149kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (96kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (143kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (292kB)
	Text (BAB II RATIO YURIDIS SURAT....) 5. BAB II RATIO YURIDIS SURAT KETERANGAN DOKTER DALAMPROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA.pdf Restricted to Registered users only until 25 August 2024. Download (278kB) | Request a copy
	Text (BAB III UPAYA PENUNTUT UMUM...) 6. BAB III UPAYA PENUNTUT UMUM DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSIPIDANA TERHADAP TERPIDANA SAKIT.pdf Restricted to Registered users only until 25 August 2024. Download (502kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 25 August 2024. Download (82kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (91kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (122kB) | Request a copy

Abstract

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Permasalahan dalam tesis ini yaitu : Surat Keterangan Dokter Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana dan Upaya Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Pidana Terhadap Terpidana Sakit. Di dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, surat keterangan dokter dapat dijadikan alat bukti maupun sebagai surat keterangan yang isinya menjelaskan tentang kondisi kesehatan Tersangka, Terdakwa bahkan Terpidana. Pada saat proses persidangan Terdakwa yang dinyatakan sakit berdasarkan surat keterangan dokter dapat dilakukan penundaan persidangan terlebih dahulu dan dilakukan pembantaran terhadap Terdakwa sebagaimana diatur di dalam KUHAP. Berdasarkan Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas Nomor : B-845/F/Fpj/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, maka upaya yang dapat dilakukan Jaksa dalam menghadapi terpidana yang sedang sakit pada saat akan dilakukan eksekusi adalah melakukan pengecekan langsung kondisi terkini kesehatannya dengan dokter ahli dari Kejaksaan (second opinion) yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter, apabila kondisi terpidana baik segera dilaksanakan eksekusi, apabila sakit keras dan tidak memungkinkan eksekusi maka dengan alasan kemanusiaan untuk ditunda pelaksanaan eksekusinya. Apabila di eksekusi namun pihak Rutan/Lapas tidak mau menerima, maka dibuatkan surat keterangan tidak menerima dari Rutan/Lapas. Dalam hal terjadi penolakan oleh Rutan/Lapas, maka Jaksa dapat melakukan diskresi sebagaimana kewenangan yang dimiliki untuk menunda terlebih dahulu proses eksekusi dengan catatan terpidana dirawat dengan pengawasan tim dokter yang ditunjuk oleh Jaksa. Tetapi, jika dalam pemeriksaan dokter yang ditunjuk Jaksa didapat keadaan yang berbeda tentang kondisi terpidana, maka Jaksa dapat meminta keterangan atau melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang telah membuat surat keterangan dokter yang digunakan oleh terpidana. Keaslian surat keterangan dokter menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan dapat terjadi surat keterangan dokter palsu, ataupun dokter yang membuat surat keterangan sakit, dalam keadaan diintimidasi oleh pihak lain.

Actions (login required)

View Item