Ahmad Munir (2021) Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Terhadap Keterbukaan Informasi Perpajakan. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (583kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRACT.pdf Download (457kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (224kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (649kB)
	Text (LANDASAN FILOSOFIS) 5. BAB II LANDASAN FILOSOFIS KETERBUKAAN INFORMASI PERPAJAKAN DALAM KEUANGAN NEGARA.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (715kB) | Request a copy
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM) 6. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK ATAS KETERBUKAAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAPGOOD GOVERNANCE PRINCIPLES.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (569kB) | Request a copy
	Text (PEMBAHASAN) 7. BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN WAJIB PAJAK DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PERPAJAKAN.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (802kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 8. BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (195kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (503kB)
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) KKB KK-2 DIS.H.18-21-Kesediaan - ahmad munir.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB) | Request a copy

Abstract

Pengaturan keterbukaan informasi perpajakan memberikan wewenang kepada pemerintah yang dilaksanakan oleh otoritas pajak untuk mendapatkan akses yang luas atas informasi keuangan dari lembaga keuangan untuk kepentingan perpajakan. Perluasan kewenangan tersebut tidak diimbangi dengan adanya kasus yang dilakukan oleh petugas pajak dalam hal penyalahgunaan kewenangan. Hal tersebut juga dinilai bertentangan dengan hak privasi dan hak kerahasiaan yang mengakibatkan perlu adanya pengaturan perlindungan bagi wajib pajak. Penelitian ini bermaksud untuk menemukan landasan filosofis, perlindungan hukum, dan tanggung jawab dalam pengaturan keterbukaan informasi perpajakan. Untuk itu perlu pembatasan bagi otoritas pajak agar tidak melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan atas hak privasi dan hak kerahasiaan wajib pajak, sehingga menciptakan keadilan dalam pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan keterbukaan informasi perpajakan. Prinsip perlindungan hukum bagi wajib pajak didasarkan good governance principles yang terkandung dalam pengaturan keterbukaan informasi perpajakan sebagai bentuk pelayanan publik dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Pengaturan keterbukaan informasi perpajakan sebagai dasar kepastian hukum bagi pemerintah dalam memperbesar sumber keuangan negara, maka harus terwujud keadaan yang seimbang antara hak dan kewajiban bagi pemerintah, wajib pajak, dan lembaga keuangan. Penegakan keseimbangan dilakukan dengan merepresentasikan keadilan dalam pengungkapan dan kerahasiaan informasi wajib pajak. Perlindungan hukum juga menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai bentuk implementasi perlindungan atas hak-hak dasar masyarakat atas wajib pajak dalam pengungkapan dan menjaga kerahasiaan informasi keuangan wajib pajak. Pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam keterbukaan informasi perpajakan harus memperhatikan proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai bagian good governance principles. Begitu pula tanggung jawab pemerintah, wajib pajak, dan lembaga keuangan harus berdasarkan keseimbangan dalam pengenaan sanksi sehingga terwujud asas proporsionalitas. Untuk itu penerapan restorative justice, sanksi publikasi, dan ultimum remidium harus dijadikan dasar sebagai wujud perlindungan hukum bagi wajib pajak. Dengan demikian tidak ada kebebasan terhadap penyalahgunaan kewenangan, sekalipun telah diatur dalam Undang-Undang. Harus ada tanggung jawab yang seimbang terhadap wewenang yang melekat pada otoritas pajak dalam pengungkapan dan kerahasiaan bagi wajib pajak.

Actions (login required)

View Item