Agus Wahyudi (2021) Produksi Ruang Politik Dan Kontestasi Ruang Budaya Di Gunung Kelud. Disertasi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (478kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (100kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (227kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (345kB)
	Text (KERANGKA KONSEP) 5. BAB II KERANGKA KONSEP DAN TEORI.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (540kB) | Request a copy
	Text (METODE PENELITIAN) 6. BAB III METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (228kB) | Request a copy
	Text (ANALISA) 7. BAB IV KEMELUT GUNUNG KELUD.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (965kB) | Request a copy
	Text (PEMBAHASAN) 8. BAB V RUANG SOSIAL DI GUNUNG KELUD.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (1MB) | Request a copy
	Text (PEMBAHASAN) 9. BAB VI PRODUKSI RUANG POLITIK DI GUNUNG KELUD.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (4MB) | Request a copy
	Text (PEMBAHASAN) 10. BAB VII KONTESTASI RUANG BUDAYA DAN PEMBANGUNAN FASILITASPARIWISATA DI GUNUNG KELUD.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (2MB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 11. BAB VIII PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (277kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 12. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (181kB)
	Text (LAMPIRAN) 13. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only until 2 September 2024. Download (93kB) | Request a copy
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) KKB KK-2 Dis.S.12-21-Form Kesediaan Publikasi Agus Wahyudi - agus wahyudi.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB) | Request a copy

Abstract

Berbagai upaya mediasi dan hukum telah dilakukan dalam menyelesaikan sengketa atau kontestasi ruang di Gunung Kelud antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kediri, namun Pemerintah Pusat belum memutuskan batas administrative kedua kabupaten tersebut sejak tahun 2003. Penyebabnya, walaupun secara kajian peta Pemerintah Kabupaten Blitar mempunyai bukti kuat, tetapi Pemerintah Kabupaten Kediri lebih intens mengembangkan potensi pariwisata di Gunung Kelud. Kontestasi ruang di Gunung Kelud dilihat dengan prespektif produksi ruang Henri Lefebvre yang menyatakan bahwa ruang diproduksi dalam keseharian masyarakat (ruang sosial) dan diproduksi oleh kekuasaan (ruang politik) (Lefebvre 1991b). Kesimpulan disertasi yang menggunakan metode penelitian kualitatif - studi kasus ini, bahwa kontestasi ruang di Gunung Kelud ini lebih dominan dari sisi kekuasaan atau Politik Pemerintahan Daerah. Ruang di Gunung Kelud terdiri dari 3, yakni ruang sosial, ruang politik dan ruang budaya. Temuan dalam penelitian ini adalah ruang budaya di Gunung Kelud yang merupakan sintesa antara ruang social (social space ) dan ruang politik (space is political). Ruang Budaya merupakan instrumen yang diproduksi oleh politik dan kebijakan publik untuk meningkatkan nilai ekonomi pada masyarakat Gunung Kelud. Ruang budaya merupakan ruang yang dipahami dan dirasakan dalam konteks budaya di Gunung Kelud. Pemerintah Kabupaten Kediri berhasil melakukan kebijakan di bidang budaya dalam bentuk prosesi Larung Sesaji dalam Festival Gunung Kelud yang diselenggarakan setiap tahunnya. Walaupun para Bupati Blitar terlebih dahulu melakukan ‘ritual’ berupa kegiatan “Larung Intan” di kawah Gunung Kelud yang dilakukan secara sederhana. Ruang sosial di Gunung Kelud sebagai bentuk relasi keseharian masyarakat (everyday life) sebagaimana konsepsi produksi Henri Lefebvre yang dipandang dari 3 aspek, yakni ekonomi, budaya dan bencana. Sedangkan ruang politik di Gunung Kelud merupakan ruang yang dikontestasikan secara politik (kekuasaan). Saran teoritis dalam penelitian ini adalah perlunya penelitian lain yang mencabar prespektif Produksi Ruang dari aspek budaya. Sedangkan saran praktis untuk Pemerintah Pusat antara lain ; Pertama, ruang budaya di Gunung Kelud merupakan hal yang ‘lebih’ diperhatikan dalam upaya penyelesaian perselisihan batas daerah di Indonesia yang selama ini masih berpijak pada “pikiran territorialistik”. Kedua, kesepakatan peta antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kediri merupakan kunci penyelesaian perselisihan batas daerah di Gunung Kelud. Ketiga, perlunya melakukan kesepakatan tentang bentuk-bentuk kerjasama antar daerah terkait ruang di Gunung Kelud. Setiap kesepakatan tersebut tentunya membutuhkan power (kekuasaan) yang memiliki authority (kewenangan) dalam membuat policy (kebijakan) tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan di Gunung Kelud dapat diselesaikan secara politik, karena pada dasarnya politik adalah kesepakatan. Dalam point ini, membutuhkan penelitian lanjutan dalam bidang ilmu politik di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Disertasi)
Additional Information:	KKB KK-2 Dis.S.12-21 Wah p
Uncontrolled Keywords:	Henri Lefebvre, Kontestasi, Produksi Ruang Politik, Ruang Budaya
Subjects:	H Social Sciences H Social Sciences > HM Sociology
Divisions:	09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu ilmu Sosial
Creators:	Creators NIM Agus Wahyudi NIM071517047304
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Kacung Marijan, - NIDN0025036403
Depositing User:	Dwi Prihastuti
Date Deposited:	02 Sep 2021 16:22
Last Modified:	02 Sep 2021 16:22
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/110004
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item