DINDA KARIN DANISWARI (2021) PENCEGAHAN WARGA NEGARA INDONESIA KELUAR NEGERI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN DEPAN) 1. HALAMAN DEPAN.pdf Download (375kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK .pdf Download (84kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI .pdf Download (139kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (431kB)
	Text (PENGATURAN PENCEGAHAN KELUAR NEGERI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA) 5. BAB 2 PENGATURAN PENCEGAHAN KELUAR NEGERI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA .pdf Restricted to Registered users only until 6 September 2024. Download (295kB) | Request a copy
	Text (IMPLIKASI PENGATURAN PENCEGAHAN WARGA NEGARA INDONESIA KELUAR NEGERI) 6. BAB 3 IMPLIKASI PENGATURAN PENCEGAHAN WARGA NEGARA INDONESIA KELUAR NEGERI .pdf Restricted to Registered users only until 6 September 2024. Download (278kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 7. BAB 4 PENUTUP .pdf Restricted to Registered users only until 6 September 2024. Download (141kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN .pdf Download (281kB)
	Text (SURAT EMBARGO) KKB KK-2 THPb.03-21-embargo.pdf Restricted to Registered users only until 6 September 2024. Download (185kB) | Request a copy
	Text (SURAT KESEDIAAN) KKB KK-2 THPb.03-21-kesediaan.pdf Restricted to Registered users only until 6 September 2024. Download (229kB) | Request a copy

Abstract

Pencegahan keluar Negeri merupakan upaya Pemerintah dalam melindungi dan menegakan hukum di Indonesia. Pencegahan Warga Negara Indonesia (WNI) diatu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Mekanisme pencegahan keluar Negeri merupakan wewenang beberapa instansi yang telah diberi wewenang dan telah diamanahkan dalam Undang-Undang. Namun dalam implementasinya seorang atau sekelompok terduga kasus yang menjeratnya, sehingga kewajiban hukum yang harus diembannya tidak dapat dilaksanakan, sehingga dalam kondisi seperti ini, Negara dan masyarakat Indonesia kembali dirugikan. Penelitian ini menganalisa kemungkinan penyebab terjadinya hal tersebut, baik dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun dari proses implementasi dari peraturan perundangundangan yang mengaturnya.Pendekatan penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menyimpulkan, Pencegahan terhadap Warga Negara Indonesia juga bukan bentuk pembatasan hak asasi manusia, karena HAM di Indonesia adalah HAM keseimbangan dengan kewajiban asasinya sebagai anggota masyarakat. Penggunaan HAM di Indonesia tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan kewajiban asasi, dengan kata lain HAM tidak dapat dipergunakan secara mutlak. Suatu kepentingan dan keselamatan negara atau moral umum atau ketahanan nasional merupakan alasan bagi pembatasan pelaksanaan HAM. Pembatasan itu harus selalu dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Actions (login required)

View Item