Perlakuan Perpajakan Atas Jasa Perantara Di Pt X

Rika Febriani (2021) Perlakuan Perpajakan Atas Jasa Perantara Di Pt X. Tugas Akhir D3 thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text
1. Halaman Judul.pdf

Download (380kB)
[img] Text
2. Daftar Isi.pdf

Download (95kB)
[img] Text
3. Abstrak.pdf

Download (90kB)
[img] Text
4. Bab 1 Pendahuluan.pdf

Download (140kB)
[img] Text
5. Bab 2 Tinjauan Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only until 27 September 2024.

Download (129kB) | Request a copy
[img] Text
6. Bab 3 Metode Kajian Studi Kasus.pdf
Restricted to Registered users only until 27 September 2024.

Download (98kB) | Request a copy
[img] Text
7. Bab 4 Pembahasan .pdf
Restricted to Registered users only until 27 September 2024.

Download (145kB) | Request a copy
[img] Text
8. Bab 5 Kesimpulan dan Saran.pdf
Restricted to Registered users only until 27 September 2024.

Download (99kB) | Request a copy
[img] Text
9. Daftar Pustaka.pdf

Download (113kB)
[img] Text
10. Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only until 27 September 2024.

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text
KKB KK-2 FV.P.45-21-kesediaan - rika febriani.pdf
Restricted to Registered users only

Download (112kB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Pajak merupakan hal yang harus diperhatikan oleh para pelaku dunia bisnis. Peraturan perpajakan selalu berubah mengikuti perkembangan jaman. Jika menyalahi aturan yang berlaku maka akan dikenai sanksi dan denda. PT X adalah perusahaan yang bergerak dibidang farmasi yaitu pendistribusian obat. Untuk memenuhi stok gudang PT X bekerja sama dengan perusahaan lain salah satunya PT Z. Dalam kerjasamanya terdapat syarat pembelian yang salah satunya berbunyi jika memenuhi target pembelian pada angka tertentu akan mendapat imbalan bonus berupa uang. Imbalan bonus termasuk objek PPh pasal 23. Imbalan bonus diberikan berupa hadiah dan imbalan atas jasa yang diberikan yaitu jasa perantara. Atas penyerahan jasa jika perusahaan yang sudah dikukuhkan menjadi PKP maka wajib untuk membuat Faktur Pajak. Berdasarkan hal ini studi kasus dilakukan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pajak pada PT X. Terdapat kegiatan yang menyalahi aturan perpajakan karena PT X tidak menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak sehingga dikenai sanksi. Sanksi yang diberlakukan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Item Type: Thesis (Tugas Akhir D3)
Additional Information: KKB KK-2 FV P 45/21 Feb p
Uncontrolled Keywords: Imbalan Bonus, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, jasa perantara, Faktur Pajak
Subjects: H Social Sciences > HJ Public Finance > HJ9-9940 Public finance > HJ2240-5908 Revenue. Taxation. Internal revenue > HJ4629-4830 Income tax
Divisions: 15. Fakultas Vokasi > Departemen Bisnis > D3 Perpajakan
Creators:
CreatorsNIM
Rika FebrianiNIM 151810713080
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorPrinintha Nanda Soemarsono, -NIDN0026128906
Depositing User: Indah Fatma
Date Deposited: 26 Sep 2021 22:02
Last Modified: 26 Sep 2021 22:02
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/110595
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item