NOVAN INDRA PRASETYO, 030225246 (2007) PENGGUNAAN ALAT BUKTI DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-prasetyono-4664-fh5807-i.pdf Download (280kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-prasetyono-4664-fh5807-i.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Bahwa alat bukti digital belum diakui keberadaannya di dalam KUHAP. Tetapi dalam praktik sudah ada putusan pengadilan sebagaimana putusan pengadilan yang terlampir dalam lampiran yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1050/Pid/S/1989/PN.Jkt.Bar. Putusan pengadilan tersebut sudah dapat menerima keberadaan alat bukti digital dalam hal ini adalah transaction journal dimana transaction journal dirubah dalam bentuk print out atau dicetak, dimana print out transaction journal ini dapat dimasukkan dalam kategori surat yang dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP huruf d. Dan hams dikuatkan dengan keterangan dari seorang ahli yang mempunyai pengetahuan tentang alat bukti digital yang diajukan dalam persidangan. Belum diakuinya keberadaan alat bukti digital dalam proses pembuktian berdasarkan KUHAP menimbulkan keraguan tentang nilai hukum suatu alat bukti digital. Keberadaan Forensik Komputer sangat diperlukan dalam mengumpulkan dalam alat bukti digital, hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai pengetahuan tentang Forensik Komputer. Alat bukti digital dalam pembahasan ini adalah suatu dokumen elektronik dalam suatu transaksi atau suatu perbuatan hukum dapat mempunyai nilai hukum jika dalam dokumen elektronik menggunakan sistem pengamanan digital signature. Dengan adanya digital signature dapat diketahui siapa yang telah membuat dokumen elektronik tersebut, karena dalam pemilikan suatu digital signature hams memberikan identitas diri kepada pihak certification authority yang berwenang mengeluarkan suatu digital signature.

Actions (login required)

View Item