AGUNG KRISINDARTO, 030215394 (2007) PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI IINDONESIA SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-krisindart-4672-fh1350-p.pdf Download (353kB)
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-krisindart-4672-fh1350-p.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Pengaturan izin di Indonesia yang berkaitan dengan masalah lingkungan tersebar dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan serta bersifat sektoral dimana bidang-bidang yang terkait dengan pengaturan izin meliputi bidang pengairan, bidang pertambangan, bidang kehutanan, bidang perindustrian, bidang penataan ruang, bidang pertanahan, bidang pengelolaan limbah B3, bidang pengendalian. pencemaran udara, bidang pengendalian pencemaran dan atau kerusakan laut, bidang perikanan, bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta izin di tingkat daerah yakni izin gangguan (HO). Hal ini merupakan ciri khas dari pengaturan perizinan di Indonesia, mengenai kewenangan baik dari segi prosedur penerbitan izin, pengawasan, dan penegakan hukumnya tergantung kepada masing-masing instansi yang terkait dengan 12 (dua belas) bidang di atas dimana sifatnya terpisah-pisah antara satu izin dengan izin yang lain. Dalam mencapai tujuan izin sebagai sarana pengendali, khususnya di bidang lingkungan diperlukan adanya upaya penegakan hukum perizinan dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan. Upaya penegakan hukum dalam pengaturan izin dibedakan dalam 2 (dua) upaya yakni penegakan hukum administrasi dan penegakan hukum pidana. Dalam penegakan hukum administrasi mempunyai tujuan untuk memulihkan keadaan. Mengenai wewenang penegakan hukum dimiliki oleh pemberi izin dalam hal ini tergantung instansi pads masing-masing bidang, serta instrumen yang digunakan berupa pengawasan dan sanksi administrasi. Pada instrumen pengawasan masing-masing peraturan perundangan yang terkait mengatur masalah pengawasan di dalamnya, sedangkan mengenai bentuk pengaturan dari instrumen sanksi administrasi berupa peringatan, pembekuan izin sementara, paksaan pemerintah dan uang paksa belum banyak tercantum pads tiap-tiap peraturan perizinan di bidang lingkungan, sebagai contoh pada beberapa bidang yakni bidang pertambangan, bidang pengendalian pencemaran udara, bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan taut serta perikanan tidak ada pasal yang mengatur sanksi administrasi. Pada penegakan hukum pidana mempunyai tujuan untuk memberikan derita/nestapa, mengenai kewenangan tetap berada pads pemberi izin dan selalu bekerjasama dengan kepolisian. Sedangkan instrumen yang digunakan adalah sanksi pidana yang umumnya berupa pidana kurungan, pidana penjara dan pengenaan denda. Pada penerapannya di lapangan kebanyakan kasus-kasus lingkungan di Jawa Timur yang ditangani oleh Bapedal Propinsi Jawa Timur baru pada tahap penyidikan dan pemberkasan di Polda Jawa Timur.

Actions (login required)

View Item