REGGY MERDEKA, 030015106 (2008) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS INFORMASI YANG TIDAK BENAR PADA LABEL PANGAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-merdekareg-8124-fh5808-k.pdf Download (59kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-merdekareg-7906-fh5808.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kebutuhan pokok manusia pada dasarnya sama, kebutuhan primer, dan sekunder. Kebutuhan primer dimana yang terdiri atas kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan yang apabila telah terpenuhi baru kemudian kebutuhan sekunder seperti mobil, handphone, penyejuk udara dalam ruangan dan lain sebagainya dipenuhi. Kebutuhan akan Pangan yang merupakan salah satu dari kebutuhan utama ialah suatu kebutuhan yang mempunyai hubungan paling dekat dengan kesehatan, maka karena itu perlu untuk diperhatikan, dan pemerintah mengatur masalah pangan ini dalam UU no.7 tahun 1996, Selanjutnya UU tersebut disebut dengan UU Pangan. Dengan adanya UU Pangan ini Pemerintah berharap adanya perlindungan terhadap konsumen dan produsen dalam proses baik produksi, distribusi, maupun konsumsi di masyarakat. Pemerintah mengupayakan adanya kesejajaran kedudukan antara produsen dan konsumen, tetapi adakalanya produsen kurang perhatian terhadap mutu, kondisi produk tersebut, sehingga hal ini dapat menimbulkan masalah yang merugikan untuk konsumen,l Kondisi seperti ini dapat menyebabkan konsumen berada pada kondisi yang lemah dan dirugikan, maka diperlukan media informasi agar konsumen dapat mengetahui produk yang diinginkan atau dibutuhkan yang sesuai dengan kebutuhannya, dalam hal ini pemerintah mengeluarkan PP no.69 tahun 1999 tentang label dan iklan

Actions (login required)

View Item