Go Christian Bryan Goni, - (2021) Keabsahan Penyerahan Protokol Notaris Kepada Notaris Lain Yang Tidak Disertai Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (894kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (792kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (838kB)
	Text (PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (920kB)
	Text (URGENSI SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI) 5. BAB II URGENSI SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SERAH TERIMA PROTOKOL NOTARIS.pdf Restricted to Registered users only until 22 October 2024. Download (922kB) | Request a copy
	Text (AKIBAT HUKUM APABILA PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS) 6. BAB III AKIBAT HUKUM APABILA PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS TIDAK DISERTAI SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.pdf Restricted to Registered users only until 22 October 2024. Download (965kB) | Request a copy
	Text (PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 22 October 2024. Download (749kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only until 22 October 2024. Download (865kB) | Request a copy
	Text (PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI) 9. PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Registered users only Download (387kB) | Request a copy

Abstract

Notaris selaku pejabat publik memiliki kewenangan membuat akta otentik yang bisa menanggapi kebutuhan serta kepentingan warga masyarakat demi kepastian hukum, sebagaimana tertuang dalam suatu perikatan, perjanjian serta kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh para pihak dalam wujud suatu akta otentik. Setiap akta yang dibuat oleh Notaris wajib disimpan dalam Protokol Notaris dan protokol tersebut wajib dialihkan kepada Notaris penerima protokol dalam hal jika Notaris telah pensiun atau meninggal dunia yang prosedurnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris yang menerima Protokol Notaris dalam melaksanakan jabatannya pastinya harus memiliki penetapan secara resmi sebagai suatu syarat keabsahan dan tindak lanjut untuk dapat melaksanakan kewenangannya tersebut berupa suatu Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga hukum yang mewadahi profesi Notaris. Keputusan tersebut adalah wajib karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sifatnya konkrit, individual dan final. Dalam prakteknya, masih ditemukan terjadinya Notaris yang belum menerima penetapan berupa Surat Keputusan tersebut menerima Protokol Notaris dari Notaris awalnya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Maka pada tulisan ini akan dibahas lebih lanjut mengenai Keabsahan penyerahan Protokol Notaris yang tidak disertai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Actions (login required)

View Item