Febi Ria Mahardika, 030710162 (2011) KEBERATAN PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK ATAS PERAMPASAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) SKRIPSI_FEBI.doc - gdlhub-gdl-s1-2011-mahardikaf-15728-fh.24-11-k.pdf Download (138kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-mahardikaf-15728-fh.24-11-k.pdf Restricted to Registered users only Download (670kB) | Request a copy

Abstract

Sebagai upaya untuk menekan permasalahan tindak pidana narkotika, disamping mengatur perihal sanksi yang memperberat para pelaku (maksimum ancaman pidana bahkan sampai pidana mati dan adanya minimum ancaman pidana), UU Narkotika juga mengatur perihal perampasan semua barang bukti di dalam tindak pidana narkotika untuk negara. Pengaturan perampasan barang bukti untuk negara di dalam UU Narkotika dilandasi pemikiran dan fakta bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, secara konkrit menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika serta pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika menghabiskan anggaran negara yang tidak sedikit, sehingga atas perampasan barang bukti dalam perkara tindak pidana narkotika yang bernilai komersial tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang pada giliranya secara tidak langsung dapat digunakan untuk pembiayaan upaya-upaya tersebut di atas. Adapun jika barang bukti yang dirampas tersebut adalah milik seorang pihak ketiga yang beritikad baik yang tidak tersangkut paut dengan suatu perkara tindak pidana narkotika, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan upaya hukum “keberatan” terhadap pengadilan yang memutus perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan pengadilan tingkat pertama diumumkan. Kata Kunci : Keberatan – Perampasan Barang Bukti – Tindak Pidana Narkotika Copyrights:

Actions (login required)

View Item