QURRATUL AINI FIKASARI, 030710008 (2011) SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-fikasariqu-19022-fh.52-11-k.pdf Download (366kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-fikasariqu-15819-fh.52-11-s.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi yang berjudul “Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai Jaminan Pembiayaan pada Bank Syariah” ini membahas tentang SBSN yang dijadikan obyek jaminan pada pembiayaan di bank syariah. Pada latar belakang, dijelaskan bahwa demi mengikut sertakan dana masyarakat dalam kegiatan pembangunan ekonomi nasional oleh Pemerintah, diterbitkanlah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBSN ini merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Awalnya SBSN ini merupakan sarana investasi islami bagi masyarakat. Apabila kemudian hari investor tersebut membutuhkan modal baru untuk menjalankan kegiatan usahanya, maka modal baru bisa didapatkan melalui pinjaman atau pembiayaan pada bank syariah. Akibat adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa dalam menjalankan kegiatan perbankan, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu upaya prinsip kehati-hatian tersebut ialah dengan menyerahkan barang jaminan kepada bank (kreditur). Hal ini bertujuan meyakinkan bank bahwa debitur/penerima fasilitas mampu dan bersedia mengembalikan dana yang dipinjamnya. Dalam ketentuan Pasal 1131 BW, dinyatakan bahwa segala kekayaan penerima fasilitas menjadi jaminan pelunasan hutang-hutangnya. Sedangkan SBSN yang dimiliki oleh penerima fasilitas, merupakan kekayaannya. Oleh karena itu, SBSN dapat dijadikan sebagai obyek jaminan. SBSN dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud, sehingga hanya dapat dibebani lembaga jaminan gadai atau fidusia. Namun apabila dilihat dari sejarah fidusia, maka benda yang dapat dibebani fidusia hanyalah barang modal, sedangkan SBSN bukan termasuk barang modal, sehingga SBSN lebih tepat dibebani dengan lembaga jaminan gadai.

Actions (login required)

View Item