Hidayat Anshori, 030710155 (2011) IMPLIKASI YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH & RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PERLINDUNGAN INVESTOR DAN PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-anshorihid-19024-fh.50-11-k.pdf Download (566kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-anshorihid-15822-fh.50-11-i.compressed.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pembiayaan pembangunan nasional membutuhkan anggaran dana yang cukup besar, sebagai salah satu syarat mutlak agar pembangunan tersebut dapat berhasil. Anggaran pembangunan nasional tersebut berasal dari berbagai sumber penerimaan negara. Dalam konteks Indonesia, pajak menjadi sumber pendapatan yang paling tinggi. Selama ini, legislasi dan regulasi perpajakan di Indonesia begitu banyak jumlahnya dan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Akan tetapi, mengingat wilayah Indonesia yang begitu luas dengan karakteristik titik pembangunan yang berbeda-beda, legislasi dan regulasi itupun harus disesuaikan dengan perkembangan pembangunan nasional secara menyeluruh, tidak hanya fokus di pusat namun juga di daerah. Reformasi peraturan perundangundangan dalam hal pemungutan perpajakan dan retribusi daerah sendiri mulai terbentuk pada tahun 1997 dengan munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Kedua Undang-Undang ini lahir sebagai dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut jenis pajak atau retribusi untuk diterapkan pada daerahnya. Akan tetapi masalahnya, seiring dengan berjalannya waktu, kedua UU ini pun dinilai bermasalah karena menganut prinsip open-list, dimana daerah dapat mengusulkan dan membuat jenis pajak baru sesuai dengan karakteristik daerahnya, yang tidak terdapat dalam kedua UU tersebut. Konsekuensi empiris dari hal tersebut, daerah berlomba-lomba menambah jenis pungutan darah untuk meningkatkan PAD. Segala cara dilakukan, bahkan dengan memungut jenis pajak yang tidak terdapat dalam UU sekalipun. Hal inilah yang menyebabkan munculnya banyak Perda bermasalah. Secara tidak langsung, hal tersebut telah menimbulkan kecemasan tersendiri bagi kalangan investor dan iklim investasi terhadap kemungkinan pengenaan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang akan dibebankan terhadap mereka. Berbekal dari problematika itulah, UU Nomor 28 Tahun 2009 muncul untuk menggantikan kedua UU sebelumnya yang dinilai bermasalah. Terdapat dua tujuan strategis dan mendasar UU Nomor 28 Tahun 2009 ini, yakni (1) Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah (local taxing power) dalam perpajakan dan retribusi daerah, (2) memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (closed-list system). Local taxing power dan closed-list system inilah yang menjadi entry point reformasi peraturan perpajakan daerah yang sesungguhnya. Kedua hal tersebut menjadi titik kompromi yang diatur dalam bingkai peraturan perundang-undangan, karena di satu sisi memberikan kepastian hukum bagi para investor melalui closed-list system, sementara di sisi lain pendapatan asli daerah semakin meningkat seiring terjadinya distribusi kewenangan yang lebih besar terhadap daerah (local taxing power). Kata Kunci: Closed-list system, Local taxing Power, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Actions (login required)

View Item