Lailatul Fijriyah, 030710122 (2011) TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK KORBAN LEDAKAN GAS LPG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2011-fijriyahla-19025-fh.49-11-k.pdf Download (494kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2011-fijriyahla-15823-fh.49-11-t.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa dan mengkaji dasar – dasar hukum sebagai perlindungan hak yang dimiliki para korban ledakan gas LPG, serta tanggung jawab yang dilakukan oleh negara berkenaan dengan kewajibannya melakukan perlindungan HAM. Penulisan ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan pearturan yang berlaku (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Bahan hukumnya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari adanya penulisan ini adalah : Pertama bahwa perlindungan atas hak yang dimiliki para korban telah ada dasar hukum pengaturannya dalam hukum positif, baik dalam peraturan perundang-undangan nasional ataupun internasional. Dengan status negara Indonesia sebagai negara hukum, maka adanya pengaturan hak – hak ini dapat menjadi jaminan bagi korban untuk mendapat perlindungan hukum dari negara. Kedua bahwa berkaitan dengan kasus ledakan gas LPG yang mengakibatkan hilangnya hak – hak yang dimiliki para korban ledakan ini maka negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memulihkan hak tersebut, karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi HAM. Dalam melakukan tanggung jawabnya tersebut telah ada upaya hukum dan upaya non hukum (teknis) yang dilakukan pemerintah, semua upaya ini dilakukan untuk memulihkan hak korban yang telah hilang dan mencegah hilangnya hak-hak korban berikutnya. Ketiga bahwa dalam pelaksanaannya, ternyata kurang maksimal dan masih terkendala proses yang rumit untuk mendapatkan pemenuhan hak tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan, evaluasi dan perbaikan kinerja semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan program konversi ini agar masyarakat dapat benar – benar merasakan tanggung jawab dari negara ini.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK 2 FH.49/11 Fij t | ||||||
Uncontrolled Keywords: | VICTIMS, RIGHT LPG-STATE'S RSPONSIBILITY | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities |
||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Nn Deby Felnia | ||||||
Date Deposited: | 20 Jun 2011 12:00 | ||||||
Last Modified: | 21 Oct 2016 17:43 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11236 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |