Bergas Pramadya Wardana, 030710119 (2011) PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA BANK SELAKU PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-wardanaber-19029-fh.55-11-k.pdf Download (364kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-wardanaber-15827-fh.55-11-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan pola baru di dalam perdagangan. Transaksi yang dahulu dilakukan secara konvensional telah mulai beralih menjadi transaksi secara elektronik yang lebih cepat dan efisien. Perkembangan tersebut turut memacu sektor perbankan untuk menyelenggarakan layanan-layanan yang dapat memfasilitasi transaksi yang dilakukan masyarakat secara elektronik. Pemanfaatan layanan perbankan dalam transaksi elektronik secara umum telah menciptakan hubungan antara bank dengan masyarakat sebagai pengguna layanan dan secara khusus antara bank dengan nasabahnya. Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain menjadi landasan hukum dalam transaksi elektronik, juga telah mengatur dan menempatkan bank sebagai subyek hukum yang baru yaitu sebagai penyelenggara sistem elektronik. Penempatan bank selaku penyelenggara sistem elektronik tentu saja telah membawa konsekuensi hukum. Bank bertanggung jawab terhadap risiko kegagalan serta risiko keamanan sistem elektronik perbankan yang diselenggarakannya, sehingga jika terjadi kegagalan beroperasinya sistem elektronik perbankan hingga menimbulkan kerugian bagi pengguna sistem elektroniknya, bank bertanggung jawab untuk melakukan penggantian terhadap kerugian yang terjadi kecuali bila dapat dibuktikan sebaliknya atau karena terjadinya kerugian tersebut akibat keadaan memaksa, kesalahan, atau kelalaian dari pengguna sistem elektronik tersebut. Terhadap kerugian yang timbul akibat kegagalan sistem elektronik, UU ITE telah mengatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan serta pihak-pihak mana saja yang bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik, dapat memberikan kepastian hukum serta menjamin keamanana para pihak dalam melakukan transaksi elektronik. Kata Kunci : Pertanggungjawaban perdata, Penyelenggara sistem elektronik, Undang-Undang No.11 Tahun 2008

Actions (login required)

View Item