ROESDHA ALAMSYAH, 030710236 (2011) AKIBAT HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-alamsyahro-19035-fh.70-11-k.pdf Download (381kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-alamsyahro-15832-fh.70-11-a.pdf Restricted to Registered users only Download (663kB) | Request a copy

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam konteks ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengawal APBN sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik. Dalam pengaturan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang secara sempit dapat diartikan sebagai pengelolaan APBN untuk menuju pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, pemerintah bersama DPR melaksanakan reformasi pengaturan keuangan negara yang ditandai dengan disahkannya paket undang-undang tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yaitu UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara, disamping itu juga telah disahkan UU No.15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya dalam tulisan ini diuraikan secara singkat bagaimana proses pengelolaan APBN mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan juga hambatan-hambatan dalam tahapan-tahapan proses tersebut. Hanya saja sesuai dengan batasan tulisan, uraian terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan hasil pemeriksaannya lebih mendapat pembahasan lebih banyak. Berangkat dari hasil pemeriksaan pertanggungjawaban inilah diperlukan suatu proses hukum sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan. Ditemukannya pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi atas pengelolaan APBN dapat dekenai sanksi administratif dan apabila ada dugaan tindak pidana dapat diserahkan kepada aparat penegak hukum. Terhadap UU APBN yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, dapat diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Selain itu juga apabila dalam pelaksanaannya pemerintah dianggap melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap undang-undang APBN, maka DPR berhak mengajukan hak menyatakan pendapat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat berakibat adanya pemakzulan. Kata kunci : keuangan negara, petanggungjawaban APBN, dan akibat hukum

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK 2 FH.70/11 Ala a
Uncontrolled Keywords:	BUDGET-LAW AND LEGISLATION
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K4430-4675 Public finance
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM ROESDHA ALAMSYAH, 030710236 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor DWI RAHAYU KRISTIANTI, S.H., MA. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Deby Felnia
Date Deposited:	21 Jun 2011 12:00
Last Modified:	21 Oct 2016 18:19
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11243
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item