Renindya Hiera Swadhita, 070610250 (2011) ANALISIS SIKAP PEMERINTAH INDONESIA DALAM PROSES RATIFIKASI �THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME�. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-swadhitare-19042-fis.hi.9-k.pdf Download (476kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-swadhitare-15839-fis.hi.9-a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis sikap pemerintah Indonesia dalam proses ratifikasi Konvensi PBB tahun 2000 “The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime”. Permasalahan dalam penelitian eksplanatif dengan analisis kualitatif ini adalah mengapa Indonesia cenderung lambat dalam meratifikasi Konvensi PBB 2000 “The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime” tersebut. Permasalahan tersebut kemudian diteliti dengan sebuah rancangan penelitian yang memadukan peringkat analisis negara bangsa, sikap Indonesia terhadap Konvensi PBB 2000 “The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime” sebagai unit analisis dan pertimbangan pemerintah Indonesia baik pihak eksekutif maupun pihak legislatif dalam proses penandatanganan dan ratifikasi Konvensi PBB 2000 “The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime” sebagai unit eksplanasi. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan adalah liberalisme institusional, konsep pengambilan keputusan kebijakan luar negeri Indonesia, dan kepentingan nasional Indonesia sehingga ditemukan hipotesis yang memuat sikap lembaga eksekutif dan lembaga legislatif cenderung lambat dalam proses ratifikasi terhadap Konvensi PBB 2000 “The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime”. Melalui analisis terhadap sebaran data dan fakta sejak Presiden Megawati menandatangani Konvensi PBB 2000 “The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime” hingga disahkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 sebagai titik nyata wujud ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Internasional tersebut, ditemukan bukti-bukti yang menjelaskan sikap pemerintah Indonesia baik lembaga eksekutif maupun legislatif dalam proses peratifikasian terhadap Konvensi tersebut. Pemerintah Indonesia telah merintis proses penyusunan RUU meratifikasi Konvensi PBB 2000 “The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime” sejak tahun 2004, tetapi baru terwujud diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif pada akhir tahun 2008 disebabkan oleh dinamika organisasional dan politik birokrasi dalam lembaga eksekutif pemerintah Indonesia yang terkait dalam proses tersebut. Sementara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku lembaga legislatif berasumsi bahwa peratifikasian Konvensi PBB 2000 “The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime” perlu dilakukan sehubungan dengan urgensi kasus-kasus HAM terhadap anak dan perempuan Indonesia, tetapi memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam proses operasionalnya. Dengan demikian, penelitian yang menggunakan studi lapangan dengan dukungan data-data kepustakaan sebagai teknik pengumpulan datanya ini berhasil membuktikan hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Kata kunci: Indonesia, konvensi PBB, ratifikasi, pertimbangan, politik birokrasi, isu HAM

Actions (login required)

View Item