VINNA AMELLIA RATNA FURI, 030710101 (2011) PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT MASA JABATAN KEPALA DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-furivinnaa-19125-fh.63-11-k.pdf Download (412kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-furivinnaa-15916-fh.63-11-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pencalonan diri kembali kepala daerah yang telah menjabat selama 2 (dua) kali periode menimbulkan pro dan kontra karena aturan perundang-undangan, yaitu Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membatasi hanya boleh menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan. Ada kepala daerah yang mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah maupun mencalonkan diri turun sebagai wakil kepala daerah. Dengan adanya pasal tersebut mereka merasa bahwa hak konstitusional mereka dilanggar. Peraturan yang kurang jelas terkait penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dan adanya pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dan secara langsung di Indonesia juga adanya peralihan peraturan perundang-undangan dari rezim Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ke rezim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda terkait masa jabatan mana yang dihitung sebagai 2 (dua) kali masa jabatan. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) berwenang menafsirkan undang-undang dan memberikan putusan terkait permasalahan tersebut. Kata Kunci : - Pemilihan Kepala Daerah - Hak Konstitusional - Masa Jabatan Kepala Daerah

Actions (login required)

View Item