UMAR MUKHTAR AL HADID, 030516335 (2011) PEMBERIAN WEWENANG KEPADA PEMERINTAHAN DAERAH UNTUK MENETAPKAN BESARAN PAJAK DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) FH.86-12 Alh p abstrak.pdf Download (492kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH.86-12 Alh p.pdf Restricted to Registered users only Download (737kB) | Request a copy

Abstract

Pada saat ini kita melihat bagitu banyak daerah yang berlomba-lomba untuk meningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang terbesar diambil melalui pajak daerah yang terkadang besaran pajak antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda meskipun satu objek pajak. “Pemberian Wewenanag Kepada Pemerintahan Daerah Untuk Menetapkan Besaran Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009” diambil sebagai judul penulisan skripsi oleh penulis terkait dengan pajak daerah. Pajak daerah telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUDNRI tahun 1945), Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Nomor 28 tahun 2009) merupakan peraturan pelaksana dari UUDNRI tahun 1945. Dalam UU Nomor 28 tahun 2009 telah ditetapkan besaran pajak tiap-tiap objek pajak. Dari UU Nomor 28 tahun 2009 dibuatlah Peraturan Daerah (Perda) sebagi penjabaran dari suatu UU. Menurut beberapa asas hukum dan heirarki peraturan perundang-undangan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pebentukan Peraturan Perundang-Undangan, heirarki tersebut adalah : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang; c. Peraturan pemerintah; d. Peraturan Presiden; e. Peraturan Daerah.

Actions (login required)

View Item