Ratna Permata Sari, 030810322 (2012) EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) FH.125-12 Sar e abstrak.pdf Download (395kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH.125-12 Sar e.pdf Restricted to Registered users only Download (954kB) | Request a copy

Abstract

Timbulnya kredit bermasalah di dikarenakan debitor tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar utangnya tepat waktu kepada kreditor yaitu Bank bahkan hingga kredit tersebut macet. Atas piutang macet tersebut berdasarkan Perataturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah bahwa instansi pemerintah dan badan-badan yang langsung atau tidak langsung dikuasai negara misalnya bank pemerintah, diwajibkan untuk menyerahkan piutangnya kepada PUPN. Namun sejak keluarnya PP Nomor 33 Tahun 2006 sebagai pengganti PP Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, Bank BUMN tidak mempunyai kewajiban untuk menyerahkan piutangnya kepada PUPN sehingga Bank Pemerintah dapat secara mutlak melakukan penghapusan piutang berdasarkan Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Oleh karena itu pendekatan masalah melalui statute approach dan conceptual approach digunakan dalam skripsi ini.

Actions (login required)

View Item