MUHAMMAD REZA WIDODO, 030810358 (2012) PENGGUNAAN DOKTRIN FORUM NON CONVENIENS DALAM PENYELESAIAN KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) FH.126-12 Wid p abstrak.pdf Download (440kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH.126-12 Wid p.pdf Restricted to Registered users only Download (840kB) | Request a copy

Abstract

Dalam dunia perdagangan dikenal suatu lex mercatoria atau hukum para pedagang yang merupakan suatu kebiasan dari para pedagang, salah satu bentuk normatifnya adalah Konvensi Roma 1980 bagi komunitas Uni Eropa. Perkembangan dalam dunia hukum juga telah banyak melahirkan doktrin, salah satunya adalah doktrin Forum non Conveniens yang lahir dalam nuansa hukum common law. Doktrin ini memungkinkan bagi hakim untuk membatalkan suatu perkara dalam pengadilan tersebut karena terdapat pengadilan lain yang lebih layak untuk mengadili berdasarkan keadilan dan efisiensi dari para pihak. Indonesia merupakan suatu negara dengan sistem hukum Civil Law sehingga segala ketentuan hukum yang mengikat telah diatur terlebih dahulu mencerminkan karakteristik prediktabilitas. Dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara meniliti asas-asas hukum dan sistematika hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, definisi dan penggunaan dari doktrin Forum non Conveniens ini akan dikaji dengan praktik hukum di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Doktrin Forum non Conveniens, esensinya, dapat bertemu dengan jurisdiksi Indonesia ketika warga negara Indonesia berhadapan dengan perkara yang melibatkan unsur asing. Hukum Indonesia memilki ketentuan tersendiri terkait dengan doktrin ini, yang terceminkan dalam putusan Mahkamah Agung No. 2447 K / Pdt / 2009 dan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 181/PDT.G/2007/PN.JKT.PST. Hukum Indonesia menganut pendekatan yang berbeda untuk tujuan yang sama dengan doktrin ini, yaitu pendekatan kompetensi relatif dari Pengadilan Indonesia. Oleh karena itu, adanya suatu sengketa kontrak dagang internasional di Indonesia akan dirujuk dan digunakan pendekatan kompetensi relatif dari pengadilan.

Actions (login required)

View Item