SRI RAHAYU, 038010797 (1985) PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KELANCARAN PEMBANGUNAN DI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2013-rahayusri-25100&no=6 Download (1kB)
Preview	Text (FULL TEXT) KKB KK-2 Tat 77-85 Sri p.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Sejak dahulu hingga sekarang peranan/fungsi pengawasan memegang peranan penting. Oleh karena itu perlu ditingkatkan pelaksanaan pengawasan atas jalannya pemerintahan dan pelaksanaan pengawasan keuangan daerah/negara. Pengawasan Keuangan negara dilakukan oleh suatu badan khusus yang tidak tergabung, dengan salah satu departemen ataupun bukan pula organ dari Dewan Perwakilan rakyat. Tentang hal ini diatur dalam pasal 23 ayat 5 UUD 1945. Sedangkan pengawasan keuangan daerah itu dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah Propinsi, Wilayah Kabupaten/Kotamadya. Disamping itu juga dilaksanakan oleh BPKP. Pemerintah membentuk pengawasan itu mempunyai tujuan untuk mencapai ketertiban apakah : 1. Segala sesuatu berjalan menurut rencana; 2. Segala tugas yang dijalankan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku; 3. Tugas itu dijalankan secara effisien dan tidak terjadi pemborosan. Disamping itu kita telah mengetahui bahwa negara kita dewasa ini sedang berusaha untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sehingga pada masa sekarang perlu ditingkatkan peranan pengawasan di segala bidang.

Actions (login required)

View Item