Agus Sekarmadji, - (2005) Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Surat Hijau Di Kota Surabaya. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)

Text 2022_03_25_13_18_48.pdf Download (2MB)

Abstract

Pennasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 'bagaimana pengatUran lzin , aian Tanah (Surat Hijau) dan perlindungan hukum bagi pemegang Surat Hijau di urabaya menurut perspektifhukum pertanaban nasional. Pendekatan yang digunakan daIam pen-=litian ini 'adalah pendekatan peraturan per g-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan kedua model pend katan tersebut, dalam penelitian ini akan ditakukan pengtcajian mendalam mengenai pera an perundang-lmdangan dibidang hukum agraria khususnya ten tang hale peng lolaan untuk dikaitkan dengan keberadaarl surat bijau d.i Kota Surabaya Bahan huku yang digUnakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hu.'< primer berupa Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan-peraturan pela anaannya. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah para saIjana, hasil hasil penelitian dan jurnal ilmiah khususnya dibidang Hukum Agraria. Bahan h yang telah terkumpul diolah secara kualitatif melalui proses penalaran hukum yang logis sistematis. Dari hasil' penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sebagai pem gang Hale Pengelolaan memiliki wewenang untuk menyerahkan bagian-bagian tana tersebut kepada pihak ketiga. Pemberian Izirl Pemakaian Tanah yang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1997 tidak sesuai atau menyimpang dari pemi iran dasar atau konsep hukum pertanahan nasional atau agraria. Artinya pemberian Izin emakaian Tanah menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaleu. Men rut konsep' hukum pertanahan nasional, penyerahan penggunaan tanab yang bers tus Hak Pengelolaan terIebih dahulu hams dilakukan dengan perjanjian tertulis anta pemegang Hak Pengelolaan dengan pihak ketiga. Tujuan diadakannya perjanjian tertu is ini adalah guna mendapntkan hak atas tanah. Sedangkan pemberian Izin rem kaian Tanah oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada pihak ketiga tidak didasarkan pada perjanj ian penyerahan penggunaan tanah sehingga Pemerintah Kota Surabaya dapat mel, ukan tinciakan hukum secara sepihak terhadap pihak ketiga. Pemberian Izin Pem kaian Tanah (Surat Hijau) tidak dapat memberikan perlindungan hukum bagi pihak keti terhadap status kepemilikannya.( L.P. Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Sum er bhya: DIPA. SK Rek10r Nomor: 4683/J03IPPi2005. Tanggal 4 JuIi 2005)

Item Type:	Monograph (Laporan Penelitian)
Additional Information:	KKB KK-2 LP.92/08 Sek p
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan hukum , surat hijau
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Dasar Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Agus Sekarmadji, - -
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK UNSPECIFIED -, - UNSPECIFIED
Depositing User:	Dwi Marina
Date Deposited:	04 Apr 2022 03:15
Last Modified:	04 Apr 2022 03:18
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/114469
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item