Ansori (2013) MEDIASI SEBAGAI MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN (STUDI KASUS : PENCEMARAN LINGKUNGAN DI TEMBOK DUKUH SURABAYA). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) FULLTEXT-6-ilovepdf-compressed.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Adanya banyak kendala penegakan hukum lingkungan, khususnya mengenai substansi hukum itu sendiri. Para ahli analisis kebijaksanaan publik merumuskan bahwa kesangkilan atau kemangkusan penegakan suatu produk peraturan perundang-undangan termasuk UULH ini dipengaruhi oleh variable-variabel antara lain : Pertama, variabel-variabel di luar undang-undang, yang didalamnya terkait variabel-variabel mudah-tidaknya masalah itu dikendalikan. Termasuk dalam hal ini adalah persoalan keanekaragaman perilaku kelompok sasarannya, kesukaran-kesukaran teknis terkait dengan penegakan peraturannya, dukungan publik terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana. Kedua, variabel-variabel substansif undang-undang, yang didalamnya terkait permasalahan konsistensi tujuan, keterpaduan hierarki-titik veto sanksi, akses formal dan evaluasi oleh pihak luar. Ketiga, tahap-tahap yang ada dalam proses implementasinya (variabel tergantung), yang di dalamnya terkait persoalan-persoalan out put kebijaksanaan dari badan pelaksana, kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap putusan badan pelaksana, dampak nyata keputusan badan pelaksana, persepsi terhadap dampak keputusan tersebut dan akses perubahan perundang-undangan. Persepsi yang merata (prevalent) di kalangan aparat pemda dan instansi sektoral (Departemen Perindustrian beserta Kanwil dan Kandepnya dan BKPM atau BKPMD), bahwa tindakan tegas konsisten terhadap pencemar lingkungan di kalangan perusahaan industri dikhawatirkan menyebabkan penurunan angka pertumbuhan industri dan investasi. Padahal tolok ukur keberhasilan aparat instansi-instansi tersebut adalah pencapaian target pertumbuhan industri dan investasi yang dicanangkan dari pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan instansi-instansi pemda dan sektoral memberikan toleransi yang berlebihan pada industri yang nyata-nyata telah mencemari dan merugikan warga masyarakat. Kenyataan demikian tidak bisa dipungkiri dalam setiap penegakan hukum, terutama dalam penegakan hokum lingkungan di pengadilan. Penyelesaian di pengadilan sering dihadapkan pada persoalan struktural-politis, yang membuat lembaga peradilan tidak otonom. Adanya kendala-kendala yang melekat pada proses pengadilan dalam menangani kasus-kasus lingkungan, telah mengecewakan para pihak yang yang menjadi korban khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adanya kendala tersebut, ternyata telah pula menimbulkan kesadaran masyarakat bahwa pengadilan tidak selalu menjadi forum terbaik untuk menyelesaikan sengketa. Timbulnya kesadaran itu telah pula mendorong para sarjana untuk mengkaji pengembangan mekanisme-mekanisme alternative penyelesaian sengketa lingkungan. Salah satu di antara berapa bentuk mekanisme alternatif penyelesaian sengketa lingkungan adalah mediasi.

Actions (login required)

View Item