Kebijakan Jepang Terhadap Islam Di Jawa Timur, 1942 1945 Repository

Kebijakan Jepang Terhadap Islam Di Jawa Timur, 1942 1945

Sarkawi B. Husain, - and Purnawan Basundoro, - (2003) Kebijakan Jepang Terhadap Islam Di Jawa Timur, 1942 1945. Laporan Penelitian. UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA.

Text (LAPORAN PENELITIAN)
KKB 959 802 Hus k.pdf
Download (5MB)

Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian tentang Kebijakan Jepang Terhadap Islam di Jawa Timur, 1942-1945 ini bermaksud untuk mengetahui perubahan kebijakan dari pemerintah kolonial Belanda ke pemerintah Pendudukan Jepang. Adapun fokus persoalannya adalah pertama, bagaimana politik Belanda terhadap Islam di masa akhir-akhir penjajahannya? Kedua, bagaimana proses masuknya Jepang di Jawa Timur? Ketiga, perubahan-perubahan kebijakan apa yang dilakukan terhadap Islam? dan keempat, usaha apa yang dilakukan Jepang untuk merebut simpati umat Islam. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, penelitian ini menggunakan berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan orang yang mengalami langsung periode ini dan melaIui penelusuran sumber-sumber tercetak, baik berupa majalah maupun sumber pustaka lainnya. Setelah melewati proses seleksi dan verifikasi, data yang ada dianalisis untuk menghasilkan suatu kajian yang bersifat deskriptif-analitis. Dekade-dekade terakhir dari kekuasaan pemerintah kolonial Belanda di negeri ini ditandai dengan keluarnya berbagai aturan yang bertujuan mengontrol berbagai aktivitas masyarakat (baca: umat Istam). Aturan atau kebijakan tersebut antara lain: Pertama, pilgrims ordonantie (ordonansi haji) yang dikeluarkan pada tahun 1927 dan 1932 dan bertujuan untuk mengontrol ketat jamaah haji. Kedua, ordonansi guru yang clikelunrkan pada tahun 1905 dan 1925 yang mewajibkan guru-guru pesantren, muballigh, dan juru dakwah Muhammadiyah membuat laporan tentang tujuan pembelajaran agama pada orang-orang yang bukan keluarga dekatnya. Ketiga, menjelang akhir kekuasaannya di Hindia Belanda, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan yang semakin menindas berupa penangkapan pernimpin-pernimpin politik yang beraliran dan bereaksi terlalu keras terhadap penjajahan Belanda. Ketika kekuasaan Belanda tumbang dan digantikan oleh pendudukan Jepang (1942-1945) Islam dan umrnatnya tetap menjadi perhatian penting yang terlalu sulit ditinggalkan oleh Jepang. Kebijakan terhadap Islam yang semula sangat keras dan bersifat memaksa lambat laun melunak dan mencoba menjadi sahabat yang baik. Pemerintah pendudukan jepang semula sangat alergi terhadap pemimpin Islam. Oleh karena itu, ulama-ulama seperti K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Macfudz Shiddiq ditangkap dan dipenjarakan untuk mengurangi pengaruh mereka. Namun demikian, beberapa waktu kemudian kebijakan ini mulai berubah dan mulai berusaha merebut simpati umat Islam. Kebijakan untuk melakukan saikeirei misalnya, mulai diperlunak dan berusaha untuk menarik ulama kedalam frame kekuasaannya. Dengan dernikian, yang tampak kemudian adalah — meminjam istilah Ahmad Mansyur Suryanegara (seorang sejarawan dari Bandung) — Nippon's Islamic Grass Roots Policy, yaitu kebijakan politik Jepang untuk kalangan rakyat jelata Islam dengan sasarannya adalah pesantren.

Item Type:

Monograph (Laporan Penelitian)

Additional Information:

KKB LP 959.802 Hus k

Uncontrolled Keywords:

Kebijakan Jepang, Islam, Jawa Timur

Subjects:

B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion > BL660-2670 History and Principles of Religions
D History General and Old World > D History (General) > D839 Post-war History, 1945 on
P Language and Literature > PN Literature (General)
P Language and Literature > PN Literature (General) > PN0441 Literary History

Divisions:

12. Fakultas Ilmu Budaya > Ilmu Sejarah

Creators: