Nafisyah Arfiani, 030415994 (2008) USE OF FORCE DALAM RANGKA SELF-DEFENCE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-arfianinaf-8169-abstrak.pdf Download (342kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-arfianinaf-7958-fh124_0-u.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa: Penggunaan kekuatan bersenjata (use of force) dalam suatu hubungan intemasional dilarang oleh hukum intemasional. Larangan use of force salah satunya terdapat dalam pasal 2(4) Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa yang mendasari lahimya Perserikatan Bangsa-bangsa. Namun, keberlakukan pasal ini memiliki pengecualian yakni secara umum dalam hal usaha pembelaan diri (self-defence) yang diatur dalam pasal 51 Piagam PBB dan usaha mengembalikan perdamaian intemasional atas mandat Dewan Keamanan PBB yang diatur dalam pasal 42 Piagam PBB. Dalam serangan yang dilakukan oleh NATO terhadap Yugoslavia dengan dalih untuk memulihkan perdamaian dan keamanan intemasional serta dalam rangka kepentingan kemanusiaan tanpa mandat dari DK PBB adalah tidak sah untuk dilakukan, karena kewenangan untuk menggunakan kekuatan bersenjata untuk tujuan selain self-defence harus didasarkan pada mandat dari DK PBB termasuk dalam hal humanitarian intervention. Salah satu pengecualian terhadap larangan penggunaan kekuatan bersenjata yang termuat dalam Piagam PBB adalah usaha pembelan diri (self-defence) sebagaimana diatur dalam pasal 51 Piagam PBB. Self-defence dilakukan oleh suatu negara terkait adanya serangan bersenjata terhadap negara tersebut. Self-defence hanya dapat dilakukan dalam rangka usaha pembelaan diri yang bersifat sangat mendesak dan memaksa serta sebuah pilihan terakhir jika semua upaya damai lainnya telah dilakukan namun gagal. Self-defence yang diambil oleh suatu negara hares memperhatikan prinsip-prinsip dalam penggunaan kekuatan bersenjata dan hares segera dilaporkan kepada DK PBB serta tidak mengurangi kewenangan DK PBB untuk melaksanakan tugasnya memelihara dan memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Serangan yang dilakukan Israel terhadap anggota Hizbullah di Palestina karena alasan self-defence sebagai respon terhadap ditangkapnya dua tentara Israel oleh Hizbullah, telah menyalahi ketentuan self-defence. Hal ini karena Israel melanggar prinsip-prinsip dalam penggunaan kekuatan bersenjata yakni salah satunya prinsip proporsionalitas. Demikian juga serangan AS terhadap Irak yang didasarkan ada prinsip Pre-empetive self-defence adalah sebuah penafsiran yang salah mengenai self-defence.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	FH 124/08 Arf u
Uncontrolled Keywords:	INTAERNATIONAL LAW :STRUGGELE
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Nafisyah Arfiani, 030415994 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor LINA HASTUTI, S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Deby Felnia
Date Deposited:	21 Nov 2008 12:00
Last Modified:	28 Oct 2016 21:34
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11498
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item