Albertus Rony Indrayana, 039910437/U (2008) SANKSI PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN KUNJUNGAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-indrayanaa-8210-abstrak.pdf Download (333kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-indrayanaa-8015-fh181_0-s.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Bahwa pada dasarnya terhadap orang asing yang terbukti menggunakan izin kunjungan untuk bekerja di Indonesia akan menimbulkan akibat hukum berupa pengenaan sanksi berupa sanksi pidana dan/atau sanksi administratif (tindakan keimigrasian). UU No.9 Tahun 1992, tidak hanya mengancam orang asing sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian dengan sanksi pidana berupa pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Tindak pidana dalam pasal ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan izin keimigrasian. Sifat tuntutan pidana dalam Pasal 50 ini adalah alternati£ Pelakunya dapat dikenakan penahanan karena ancaman pidana penjaranya 5 (lima) tahun atau sanksi administratif yang memberikan kewenangan untuk mengambil tindakan keimigrasian berupa • Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan. • Larangan untuk berada di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia. • Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia (karantina imigrasi). • Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke Indonesia. Mengenai pelaksalaan penjatuhan sanksi administratif berupa tindakan keimigrasian hal Wrdapat pada Pasal 42 ayat (1 dan 2), W No. 9 Tahun 1992. Bahwa dalam rangka mencegah penyalahgunaan izin keimigrasian oleh orang asing yang menjalankan aktifitas-aktifitasnya di Indonesia dan dalam rangka melindungi kepentingan nasional atas masuk dan keluarnya orang asing, maka upaya yang dilakukan oleh jajaran imigrasi adalah melakukan pengawasan dan tindakan keimigrasian bagi orang asing secara cepat, tepat, teliti dan terkoordinasi, tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing. Pengawasan di bidang keimigrasian terhadap lamanya berada di Indonesia serta kegiatannya selama berada di Indonesia. Bentuk pengawasan tersebut berupa pengawasan administratif dan pengawasan lapangan yang dilakukan dengan koordinasi bersama instansi-instansi yang bidang tugasnya terkait dengan keimigrasian

Actions (login required)

View Item