virizcha Meirin Romadhona, 030416124 (2008) PEMBAHARUAN HUKUM PAJAK DALAM UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN YANG BERKAITAN DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-romadhonav-8254-abstrak.pdf Download (356kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-romadhonav-8061-fh256_0-p.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perubahan ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam UU No. 28 Tahun 2007 dapat dikatakan memberikan kelonggaran dan kemudahan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan kewajibannya, tetapi ada juga beberapa ketentuan yang diperketat agar tidak merugikan negara. Perubahan tersebut juga dapat mengurangi kesewenangan fiskus dalam melaksanakan tugas perpajakannya yang dapat merugikan wajib pajak. Kemudahan yang dimaksud adalah dengan dimungkinkannya penggunaan teknologi saat ini yaitu dengan adanya surat pemberitahuan yang berbentuk e-SPT yang dapat juga dilakukan secara online. Kewajiban melakukan pembukuan juga dapat dilakukan dengan menggunakan data elektronik. UU No. 28 Tahun 2007 juga memberikan kepastian hukum dimana dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai kriteria wajib pajak yang diwajibkan untuk melakukan pendaftaran. Perubahan jangka waktu mengenai pengisian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dimana wajib pajak badan memperoleh tambahan waktu satu bulan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Fiskus melakukan pengetatan pengaturan dalam proses pemeriksaan pajak yaitu diberikannya jangka waktu untuk memenuhi kewajiban memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi dan keterangan lain paling lama satu bulan. Dan juga dalam hal penerbitan NPWP dan keputusan pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Pengetatan aturan tersebut dimaksudkan agar negara tidak dirugikan atas tindakan wajib pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi, walaupun diberikan kemudahan ataupun kelonggaran, tetapi wajib pajak diberikan batasan-batasan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak wajib pajak dalam UU No. 28 Tahun 2007 juga mengalami perubahan dimana wajib pajak diberikan hak yang lebih besar jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Tetapi dalam pelaksanaan hak tersebut, pemerintah tetap memberikan batasan-batasan sehingga negara tidak dirugikan akibat pelaksanaan hak yang diperketat yaitu dalam jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan dan pengajuan permohonan penundaan atau pengangsuran yang dipersempit. Hak wajib pajak yang mengalami perluasan adalah terkait dengan keringanan pengenaan sanksi administrasi dalam pengungkapan ketidakbenaran surat pemberitahuan tahunan atas kemauan sendiri,syarat pengajuan keberatan yaitu dengan melunasi pajak yang masih harus dibayar sejumlah yang disetujui saja, dan juga pajak yang belum dibayar dalam pengajuan banding belum merupakan utang pajak sebelum putusan diterbitkan.

Actions (login required)

View Item