Astrieni Amelya Pasaribu, 030415940 (2008) PERLINDUNGAN BAGI PELAKU USAHA KECIL DALAM MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA SEHAT BERDASARKAN UNDANG-UNADANG NOMOR 5 TAHUN 1999. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-pasaribuas-9098-abstrak.pdf Download (339kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-pasaribuas-8171-fh291_0-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 disebutkan bahwa pelaku usaha kecil perlu dikembangkan dan diberdayakan dengan berpijak pada kerangka hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 dalam mewujudkan demokrasi ekonomi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha kecil harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, dunia usaha dan peran serta masyarakat. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha kecil ini diharapkan mampu menjadikan usaha kecil yang tangguh, mandiri dan mampu bersaing dengan usaha besar. Hal tersebut hanya dapat dicapai jika tercipta iklim usaha yang kondusif di Indonesia, bukan seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif di Indonesia adalah melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang ini diharapkan mampu memberikan aturan yang jelas sehingga membawa keadilan bagi semua pihak yaitu pelaku usaha, dunia usaha dan masyarakat. KPPU adalah lembaga publik independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU secara berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota KPPU diangkat oleh Presiden atas dasar persetujuan DPR. Pengawasan yang dilakukan oleh KPPU bertujuan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang menjamin adanya kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha.

Actions (login required)

View Item