Toetik Rahayuningsih, - and Koesrianti, - and Astutik, - (2011) Analisis Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia. Laporan Penelitian. UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA.

Text (LAPORAN PENELITIAN) KKB LP 06 12 Rah a.pdf Download (5MB)

Abstract

Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bertambah dengan diundangkannya Undang-undang No.8 Tabun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Presiden No.50 Tahun 2011. Penambahan kewenangan tersebut di antaranya, penghentian transaksi sementara, rekomendasi untuk penyadapan termasuk pemberian sanksi administrative kepada pihak pelapor yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan. PP ATK sebagai Financial Intelligence Unit berperan penting dan strategis dalam program assets recovery terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran aset hasil tindak pidana, baik pada waktu proses analisis, maupun pada waktu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan. Pendekatan anti pencucian uang yang dilakukan oleh PPATK lebih menitikberatkan pada pendekatan follow the money daripada pendekatan follow the suspect. Melalui kerjasama bilateral maupun multilateral dan tukar menukar informasi sesama FIU. Manfaatnya, diantaranya akan mendapatkan infonnasi lebih cepat dibandingkan dengan jalur lain, Pertukaran informasi dapat dilakukan atas dasar MoU ataupun resiprositas dengan menggunakan nonna-nonna yang diatur the Egmont Group atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam MoU. Nonna tersebut mengatur tatacara pertukaran infonnasi bersifat rahasia, tidak boleh diteruskan kepada pihak lain serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan. Walaupun cukup banyak keberhasilan yang telah dicapai PPA TK dalam penanggulangan tindak pi dana pencucian uang, baik dengan instansi dalam dan luar negeri, namun belum memaksimalkan pengembalian asset hasil tindak pidana pada Negara.

Actions (login required)

View Item