MUHAMMAD BAYU SETIYAKI PRAYUDHA PATONNARY, 030516158 (2010) KORPORASI YANG MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-patonnarym-15823-abstrak-k.pdf Download (340kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-patonnarym-13194-h15910-k.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam Undang-undang no 5 tahun 1997 tentang psikotropika selain menyebutkan orang sebagai subyek hukum pidana juga menyebutkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Dimana apabila korporasi melakukan tindak pidana,maka korporasi tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Dalam artian kesalahan yang dilakukan para pengurus dan/ atau anggota yang bertindak atas nama dan untuk korporasi dapat dialihkan menjadi kesalahan korporasi, dan ini akan menjadi dasar untuk memidana suatu korporasi. Menurut pasal 71 ayat 2 Undang-undang Psikotropika, pidana untuk permufakatan jahat ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan (delik dalam pasal 60 sampai pasal 63). Jadi dalam undang-undang Psikotropika hanya ada permufakatan jahat sebagai delik yang berdiri sendiri, tidak ada pengaturan tentang ”delik yang yang didahului dengan permufakatan jahat”. Penjatuhan sanksi pidana ataupun pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika merupakan pidana komulatif , maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Actions (login required)

View Item