AYU PRAMITA K, 030516244 (2009) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RUMAH TANGA ANAK (STUDI KASUS DI KOTA SURABAYA). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-ayupramita-10436-fh1200-k.pdf Download (21kB)
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-ayupramita-9940-fh12009.pdf Restricted to Registered users only Download (612kB) | Request a copy

Abstract

Fenomena yang terjadi saat ini adalah bahwa bekerja sebagai PRT bukan saja merupakan alternatif bagi orang-orang dewasa, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit anak-anak yang belum dewasa ikut bekerja sebagai PRT atau yang disebut dengan PRTA. Mengingat peran PRTA yang begitu besar dan resiko kerja yang begitu berat bagi anak-anak yang bekerja sebagai PRTA, akan tetapi sampai saat ini belum ada aturan hukum baik yang berada di tingkat pusat maupun tingkat daerah (untuk kota Surabaya) yang mengatur mengenai perlindungan terhadap PRTA. Walaupun demikian, filosofi perlindungan PRTA dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PRTA. Aturan hukum di tingkat nasional ada UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Perdagangan Orang. Sedangkan ratifikasi instrument hukum internasional yang berkaitan dengan PRTA adalah Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Diperbolehkan Untuk Bekerja, dan UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Selanjutnya, aturan hukum di tingkat local yang mengatur mengenai PRT adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma Di Jakarta dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.Selain itu, saat ini telah ada Rancangan Undang-Undang mengenai perlindungan pekerja rumah tangga. Walaupun demikian RUU tersebut belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap PRTA. Terkait dengan pembahasan mengenai PRTA, hal ini tidak terlepas dari hak-hak PRTA sebagai anak. Anak-anak yang bekerja sebagai PRTA banyak yang mengalami pelanggaran atas hak-hak anak yang mereka miliki. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengalami tindak kekerasan, pelecehan seksual, eksploitasi, bahkan menjadi korban perdagangan orang (human trafficking). Seperti apa yang dialami oleh Sulastri, Sumarliah, Sunarsih, Sisamah, Halimah, dan AY. Mereka adalah beberapa contoh PRTA di Surabaya yang menjadi korban pelanggaran hak-hak mereka yang dilakukan oleh majikannya sendiri. Dalam beberapa contoh kasus tersebut, adapun hak-hak mereka sebagai PRTA yang dilanggar adalah hak untuk memperoleh upah, hak atas pelayanan kesehatan, hak untuk memperoleh perlakuan yang layak dan manusiawi dari majikan, hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, dan hak untuk mendapat informasi yang jelas dan benar tentang kondisi keluarganya, jenis pekerjaan, jam kerja, dan besarnya upah PRT, serta hak untuk melanjutkan pendidikan mereka. Dengan adanya peristiwa yang menimpa para PRTA tersebut, maka dapat dilihat bahwa negara belum bertanggung jawab secara penuh atas perlindungan terhadap anak-anak, dalam hal ini khususnya bagi anak-anak yang bekerja sebagai PRTA. Dalam hal penegakan hukum, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum atas hak-hak PRTA di Surabaya masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya perhatian aparat penegak hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang terjadi pada PRTA.

Actions (login required)

View Item