YOHANES HERMAN BARETA, 030115251 (2006) TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PENUMPANG KERETA API. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-baretayoha-2250-fh2220-k.pdf Download (310kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-baretayoha-2250-fh222_06.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Perjanjian pengangkutan kereta api terjadi ketika syarat-syarat dalam perjanjian pengangkutan telah dipenuhi yang salah satunya melalui pembelian tiket oleh penumpang. Perjanjian pengangkutan mulai berlaku saat penumpang berada dalam alat angkut, yaitu kereta api. Dengan adanya perjanjian pengangkutan tersebut, maka melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik bagi kedua belah pihak. Salah satu kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan dengan aman dan selamat sampai tujuan. Kerugian yang dialami oleh penumpang selama proses pengangkutan lebih banyak disebabkan karena faktor teknis. Misalnya kurangnya perawatan terhadap fasilitas-fasilitas pemmjang angkutan kereta api. Seperti perawatan lokomotif dan gerbong kereta api, kerusakan rel, persinyalan, sarana telekomunikasi, dan sebagainya. Kerugian yang dirasakan penumpang berupa berkurangnya rasa aman dan nyaman dalam menggunakan angkutan kereta api. Disamping itu, ada juga kesalahan atau kelalaian yang disebabkan oleh faktor manusia. Kerugian yang diakibatkan berupa keterlambatan maupun kecelakaan kereta api. Prinsip pertanggungjawaban yang dianut oleh pihak pengangkut (PT. KAI) adalah prinsip yang dipakai pada perjamjiam pengangkutan pada umumnya, yaitu: 1. Prinsip tanggung jawab mutlak (Absoluty Liability) 2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Fault Liability) 3. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (Presumption of Liability) Ketiga prinsip tersebut tetap digunakan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh penumpang kereta api secara lebih spesifik. Artinya bentuk pertanggungjawabannya tergantung dari bentuk dan jenis kerugian yang dialami penumpang kereta api. Ketentuan-ketentuan PT. KAI tentang pengangkutan hendaknya dicantumkan tidak hanya pada tiket penumpang kelas bisnis dan eksekutif saja, tetapi juga dicamtumkan pada karcis penumpang kelas ekonomi. Karena bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pada penumpang adalah sama, tanpa memandang kelas penumpang. Misalnya jika penumpang mengalami kecelakaan selama dalam masa perjalanan. Sehingga untuk melimdungi kepentingan masing-masing, dalam tiap-tiap tiket harus dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara seimbang. Mengingat akhir-akhir ini sexing terjadi kecelakaan angkutan kereta api di berbagai daerah yang dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, yang berupa luka-luka, korban jiwa, ataupun hambatan dan gangguan yang berakibat pada keterlambatan kereta api, maka sebaiknya PT. KAI menambah klausula perjanjian atau ketentuan dalam tiket penumpang. Yaitu bahwa jika ganti kerugian yang diperoleh penumpang dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja tidak sebanding dengan kerugian nyata yang diderita, maka PT. KAI akan menanggung sepenuhnya sisa kekurangan pemberian ganti kerugian tersebut. Dengan demikian hak-hak penumpang dalam hal terjadinya kecelakaan dan kerugian-kerugian lain dalam pengangkutan kereta api masih dapat terlindungi.

Actions (login required)

View Item