NURUL WATIK, 030215486 (2006) PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-watiknurul-2567-fh3290-k.pdf Download (222kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-watiknurul-2567-fh329_06.pdf Download (2MB)

Abstract

Hak tanggungan dalam pemberian kredit di PT. BRI (Persero) memiliki fungsi sebagai lembaga jaminan untuk mengikat agunan yang merupakan pengaman lapis kedua (the second way out) untuk pelunasan utang debitur jika melakukan wanprestasi dan menyebabkan kredit macet yang besarnya diperjanjikan dalam perjanjian kredit dengan kedudukan diutamakan atau didahulukan daripada kreditur-kreditur lain. Upaya penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan di PT. BRI (Persero) dilakukan berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang mengatur tentang tiga macam eksekusi terhadap jaminan kredit sebagai wujud asas mudah dan pasti dalam eksekusi yang dimiliki hak tanggungan. Dari ketiga macam eksekusi itu yang seharusnya menjadikan pelaksanaan eksekusi mudah ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh UUHT karena terdapat permasalahan terutama mengenai keharusan adanya penetapan pengadilan (fiat eksekusi), yang menyebabkan tujuan semula diadakannya fasilitas eksekusi dalam UUHT yaitu mempercepat penyelesaian kredit macet menjadi tidak berarti. Bagi PT. BRI (Persero) keberadaan UUHT tidak banyak membantu menyelesaikan kredit macet (dalam hal pelaksanaan eksekusi), namun bermanfaat memberikan kedudukan diutamakan dari para kreditur lain. Dalam menyelesaikan kredit macet PT. BRI (Persero) lebih banyak menyerahkan kredit macet pada KP2LN. Sebagai pihak yang berpengalaman PT. BRI (Persero) harus mampu mendeteksi secara dini adanya permasalahan yang kemungkinan besar sering menyerang bisnis debitur, dengan melakukan pengawasan yang berkesinambungan tanpa mengganggu operasional usaha debitur. Pada dasarnya diperlukan koordinasi terhadap lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelesaian kredit macet, hal ini diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang, misalnya balai lelang umum tidak perlu takut ditolak Mahkamah Agung dalam hal melakukan eksekusi terhadap permohonan parate eksekusi Bank tanpa adanya penetapan Pengadilan karena sesuai ketentuan yang memang tidak diperlukan penetapan Pengadilan. Jika memang Undang-undang sudah menentukan demikian maka hendaknya dilakukan.

Actions (login required)

View Item