Hj. SRI HAJATI, SH., M.S. (2000) PERATURAN PERUNDANGAN DI BIDANG PERTANAHAN YANG FUNGSINYA MEMFASILITASI INVESTOR. Laporan Penelitian. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Text (KKB 346.043 HAJ P) KKB 346.043 HAJ P.pdf Download (2MB)

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu bagaimana Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundangan di bidang pertanahan yang fungsinya memfasilitasi investor sekaJigus melindungi hak-hak rakyat atas sumber-sumber agraria? Tujuan penelitian ini adalah merumuskan dan memperjelas dasar teoritis peranan negara dalam memfasilitasi para investor melalui jalur hukum berupa peraturan perundangan. Agar peraturan perundangan tersebut mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya tanpa mengabaikan dan melanggar hak-hak rakyat atas sumber-sumber agraria. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (dogmatik) dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (legal materials) yang dalam penelitian hukum normatif (dogmatik) dikatagorikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode "bola salju" dan prosedur identifikasi serta inventarisasi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Analisis terhadap bahan-bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pengkajian deskriptif analitik. HasH penelitian adalah, Hak-hak atas tanah yang berkaitan dengan penanaman modal, adalah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Hak-hak atas tanah ini di samping diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Rak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. Bentuk kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada investor dalam rangka penanaman modalnya di Indonesia, adalah pemberian hak atas tanah, jangka waktu hak atas tanah melalui pemberian jaminan perpanjangan dan pembaharuanjangka waktu hak atas tanah. Kesimpulan dalam penelitian ini, adalah telah dikeluarkan beberapa peraturan perundangan yang memberikan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat atas tanah. Pengaturan hukum di bidang investasi yang menyangkut pemberian hak atas tanah perlu mendapat perhatian yang cukup besar dari Pemerintah. karen a hal ini sangat mempengaruhi laju pertumbuhan industri dalam negeri. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membatasi kewajiban bagi investor melalui kemudahan prosedur perizinan atau pengaturan hak-hak atas tanah yang dapat menjamin kelangsungan usaha para investor. Agar pemberian hak atas tanah tidak melanggar kepentingan rakyat unluk menikmati sumber-sumber agraria perlu pengaturan yang jelas tentang batas minimum dan maksimum serta lamanya hak itu diberikan sesuai dengan kenyataan dan kepentingan rakyat petani.

Actions (login required)

View Item