FU’ULATUL I’TIBARI, 030610085 (2010) IMPLEMENTASI NON DISCRIMINATORY PRINCIPLE DARI TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (TRIMs) DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-itibarifuu-17362-abstrak-i.pdf Download (392kB)
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-itibarifuu-14543-23710i-i.pdf Restricted to Registered users only Download (599kB) | Request a copy

Abstract

Penanaman modal merupakan salah satu penunjang perekonomian suatu negara, baik penanaman modal domestik, maupun penanaman modal asing. Hal tersebut karena penanaman modal mendorong pertumbuhan ekonomi, alih teknologi dan pengetahuan, serta menciptakan lapangan kerja baru untuk mengurangi pengangguran. Liberalisasi dan globalisasi ekonomi sudah melanda seluruh dunia, termasuk dalam bidang penanaman modal asing. Liberalisasi ekonomi dunia telah menghapuskan hambatan-hambatan yang dulu menghadang penanaman modal, baik hambatan tariff (tariff barriers) maupun hambatan non-tarif (nontariff barriers). Globalisasi ekonomi dunia telah meniadakan sekat-sekat batas hubungan ekonomi internasional negara menjadi tanpa batas (borderless). Oleh karena itu, sebagai negara berkembang, Indonesia harus mempersiapkan diri untuk ikut menjadi bagian dan berpartisipasi dalam perdagangan dunia agar Indonesia siap untuk bersaing kompetitif dengan negara lain, termasuk dalam hal untuk menjadi negara tujuan penanaman modal yang kondusif. Melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan (ratifikasi) “Agreement Establishing the World Trade Organization” Indonesia telah menjadi anggota dari WTO, dan semua perjanjian-perjanjian internasional di dalamnya telah sah menjadi bagian dari legislasi nasional. Perjanjian internasional mengenai perdagangan dalam WTO salah satunya adalah General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yang didalamnya terdapat Trade Related Investment Measures (TRIMs) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia mempunyai konsekuensi bahwa adanya kewajiban untuk mengharmonisasikan aturan/kebijakan nya dengan perjanjian internasional tersebut dan menjadikan nya salah satu landasan atau sumber dalam pembuatan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanaman modal termasuk asas/prinsip yang terkandund didalamnya. Dalam TRIMs terdapat beberapa asas/prinsip salah satunya adalah Non Discriminatory Principle; prinsip non diskriminasi mensyaratkan kewajiban suatu negara anggota untuk tidak melakukan diskriminasi (perbedaan dalam memberikan pelakuan) terhadap negara anggota lain yang menanamkan modal di negaranya (most favoured nation principle), begitu juga dengan adanya keharusan memberikan perlakuan sama antara penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri (national treatment principle). Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah mengadopsi prinsip non diskriminasi tersebut sehingga prinsip non diskriminasi diberlakukan terhadap semua penanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Misalnya dalam hal pemberian fasilitas penanaman modal, harus dilakukan tanpa non diskriminasi. UU No.25/2007 merupakan kombinasi antara keterbukaan dan pengendalian, artinya adanya jaminan kebebasan berusaha dalam rangka penanaman modal nya, tetapi dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya kepentingan publik sehingga kepentingan pihak asing dan akifitas penanaman modalnya tidak merugikan kepentingan nasional. Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif bagi penanam modal tetapi disisi lain harus tetap melindungi kepentingan nasional. hal ini tercermin dengan adanya pembatasan bidang usaha. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip non diskriminasi yang terdapat dalam TRIMs yang diadopsi oleh UU No.25/2007 serta untuk memahami dan menganalisis bagaimanakah pembatasan bidang usaha terhadap penanam modal, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional

Actions (login required)

View Item