AMIRA PARIPURNA, 039914888 and Didik Endro Purwoleksono, - (2012) Model Kebijakan Penyadapan Berdimensi Hak Asasi Manusia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, -. (Unpublished)

Text model kebijakan peyadapan berdemi-compressed.pdf Download (2MB)

Abstract

Korupsi di Indonesia teltlh masuk dalam rtln .. h kejah<ltan Illar bias .. (extra ordinary rimes} sehingga untuk memberantasnya dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula yaitu dengan membentuk Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) dan diberikan kewenangan terhadap PK untuk melakukan metode penyadapan dalam melakukan investigasi kejahatan. Penyadapan (interception) mengandung 2 aspek yang saling bertentangan, karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak privasi warga negaranya yang mencakup privasi atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun korespondensi. Disisi lain digunakannya metode penyadapan ini saogat berguna untuk mengungkap perkembangan ad us kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius dan luar biasa (extraordinary and erious crimes). Hukum mengenai penyadapan di Indonesia masih tersebar di beberapa aturan perundang-undangan. Belum adanya harmonisasi dan sinkronisasi aturan dan tata carol penyadapan, akuntabilitas dan mekanisme kontroJ penggunaan penyadapan oleh aparat penegak hukum serta serta mekanisme kompJain (comp/oint mechanism procedure) bagi seseorang yang merasa hak-hak privasinya te-rlanggar atas penyadapan menyebabkan metode investigasi kejahatan melalui cara ini dikawatirkan akan dipergunakan secara sewenang-wenang oleh aparat hukum serta memicu terjadinya pelanggaran HAM warga negara. Karena itu penelitian ini dltujukan untuk merumuskan model kebijakan penyadapan yang berdimensi Hak Asasl Manusia dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di indonesia. Penelitian yang dllakukan melalui identifikasi dan mengkaji aturan-Cl!uran hokum dan konflik-konflik norma hukum di dalam kebijakan pengaturan penyadapan di Indonesia, serta juga mengindentifikasi dan mengkaji standar pelaksanaan kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga penegak hukum yang terkait de-ngan penggunaan prosedur penyadapan.

Actions (login required)

View Item